Holding BUMN Migas Sarat Anomali

Penggabungan dua perusahaan gas itu bisa menimbulkan monopoli usaha karena tidak ada persaingan usaha sehingga konsumen tak ada opsi harga gas yang berbeda.

JAKARTA - Rencana Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) membentuk perusahaan induk (holding) BUMN sektor minyak dan gas bumi (migas) ditengarai sarat kejanggalan. Bahkan, holding BUMN migas berpotensi menciptakan bom waktu atau permasalahan yang tertunda.

Center for Budget Analysis (CBA) kebijakan menggabungkan PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk atau PGN dengan PT Pertamina Gas (Pertagas) sebagai anak usaha PT Pertamina (Persero) menimbulkan pertanyaan besar. Sebab, kinerja keuangan PGN jauh lebih baik dibandingkan Pertagas.

Menurut catatan CBA, hingga september 2017, total aset PGN mencapai 6,30 miliar dollar AS atau setara 83,89 triliun rupiah dengan kurs 13.300 rupiah per dollar AS. Bahkan setiap tahun, PGN bisa mengukuhkan pendapatan rata-rata sebesar 28,79 triliun rupiah.

Koordinator Investigasi CBA, Jajang Nurjaman, menilai meskipun sama-sama di bisnis transmisi dan distribusi atau niaga gas, namun dari segi pendapatan antara PGN dan Pertagas sangat timpang. Itu terlihat dari pendapatan masing-masing perusahaan pada 2016, PGN meraup 38,15 triliun rupiah, sedangkan Pertagas hanya 8,69 triliun rupiah.
Halaman Selanjutnya....