“Holding" BUMN Farmasi Harus Ciptakan Kemandirian Industri

JAKARTA - DPR RI mendesak agar holding BUMN Farmasi memberi efek positif terhadap kemandirian industri farmasi nasional. Penyatuan perusahaan-perusahaan plat merah harus bisa menekan impor bahan baku obat. Industri dalam negeri harus bisa memanfaatkan keanekaragaman hayati.

Adapun Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) mengakui jika lembaga tersebut tengah memproses rencana pelarangan dan pembatasan (lartas) impor Bahan Baku Obat (BBO) etilen glikol (EG) dan dietilen glikol (DEG).

Anggota Komisi VI DPR RI, Muhammad Husein Fadlulloh, menyampaikan Indonesia masih dominan bergantung pada obat hingga bahan baku farmasi impor. "Mengenai bahan baku impor, Indonesia masih 90 persen bahan baku obatnya adalah impor. Sementara, Kimia Farma Sungwun memproduksi bahan baku obat. Nah, sejauh mana Sungwun ini bisa berkontribusi terhadap pengurangan bahan baku obat impor," tanya politisi itu dalam Rapat Dengar Pendapat antara Komisi VI DPR RI dengan PT Bio Farma (Persero) di Jakarta, Kamis (24/11).

Berdasarkan Kunjungan Kerja Komisi VI ke PT Kimia Farma Sungwun pada Juli lalu, diketahui PT Kimia Farma meneken perjanjian kerja sama pembelian bahan baku obat dalam negeri dengan anak usaha perseroan, PT Kimia Farma Sungwun Pharmocopia (KFSP).

Dia mengatakan kerja sama tersebut ditujukan untuk memenuhi kebutuhan perusahaan dengan menggunakan penggunaan bahan baku produksi lokal. Namun, dia menilai kerja sama tersebut belum memberikan kontribusi positif terhadap pengurangan bahan baku impor.
Halaman Selanjutnya....