“Hitung" Jeda Pemilu dan Pilkada

JAKARTA - Penyelenggara pemilihan umum (pemilu) diminta "menghitung" jeda antara jadwal Pemilu dan Pilkada 2024. Jeda perlu melihat penyelenggaraan Pemilu 2019. Permintaan ini disampaikan Wakil Direktur Eksekutif Pusat Kajian Politik Universitas Indonesia (Puskapol UI) Hurriyah di Jakarta, Rabu (3/11).

"Kita harus refleksi pelaksanaan Pemilu 2019. Ada beban pada penyelenggara yang sangat besar dan kompleks," kata Hurriyah. Dia mengatakan ini saat menjadi narasumber dalam diskusi publik Pusat Studi Konstitusi (Pusako) Fakultas Hukum Universitas Andalas. Diskusi mengambil tema "Tarik Ulur Penentuan Jadwal Pemilu, Apakah KPU Masih Independen?"

Menurutnya, penyelenggaraan Pemilu 2019 yang berlangsung dalam satu hari dengan menyatukan pemilu presiden dan pemilu legislatif untuk anggota DPD, DPR, DPRD provinsi, serta DPRD kabupaten/kota sangat berat bagi penyelenggara. Apalagi bila jeda jadwal Pemilu 2024 berdekatan dengan Pilkada 2024.

Hurriyah menyarankan, penentuan jeda antara jadwal Pemilu dan Pilkada 2024 sepatutnya mempertimbangkan kesiapan dari tahapan ke tahapan pemilihan. Selain itu, memperhatikan seluruh kepentingan stakeholder mulai dari peserta pemilu hingga pemilih.

Jeda tersebut, ujar dia, sebaiknya mempertimbangkan pula kemampuan pemilih untuk mendapat informasi yang cukup baik terkait sosialisasi pemilihan maupun kampanye-kampanye para calon. "Pengalaman tahun 2019 lalu, misalnya, ketika pemilu legislatif dan pemilu presiden dilakukan secara bersamaan, ada konsekuensi. Antara lain, isu-isu yang muncul di pileg menjadi hilang dan terserap konsentrasinya di pilpres saja," ucap Hurriyah.
Halaman Selanjutnya....