HIPMI Dorong Pengusaha Optimalkan Fasilitas Pajak

Praktisi perpajakan dari TaxPrime itu menilai, saat ini pengusaha sudah semakin mudah dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Muhammad Fajar juga menyebut 95 persen bisnis di Indonesia dimiliki oleh individu pribadi dan keluarga. "Di era serba digital ini, dengan keterbukaan data dan informasi penghindaran terhadap perpajakan sudah tak lagi relevan," tambahnya.

Menurut Fajar, saat ini, semua hal serba dilakukan secara transparan, termasuk pelaporan dan kepatuhan membayar pajak. Salah satunya dengan TaxPrime Compliance Center yang dapat mengembangkan bisnis perusahaan serta membantu pemerintah dalam meningkatkan kepatuhan dan mengantisipasi layanan pajak masa depan yang lebih efisien dari sisi waktu dan biaya.

Sementara itu Pengamat Pajak, Ajib Hamdani mengungkapkan berbagai kemudahan sudah dilakukan oleh pemerintah melalui regulasi perpajakan. "Tinggal bagaimana, konsistensi dari Direktorat Jenderal Pajak (DJB) dalam menegakan aturan secara transparan dan tertanggungjawab," ujar Mantan Ketua HIPMI Tax Amnesty itu.

Dikesempatan yang sama, Poppy Zeidra, moderator yang juga anggota BPP HIPMI bidang V sinergitas BUMN BUMD, di acara talkshow juga menyampaikan soal penerimaan negara dari pajak per kuartal I (satu) pada 2023 mencapai Rp432,25 triliun.

"Jumlah ini tumbuh 33,8 persen secara tahunan atau year on year (yoy), dengan begitu, angka ini setara dengan 25,16 persen dari target penerimaan pajak 2023 sebesar Rp1.718 triliun," katanya.
Halaman Selanjutnya....