Hentikan PTM Terbatas demi Keselamatan Peserta Didik

Lebih jauh, Heru menekankanpemerintah pusat maupun pemerintah daerah menjalankan kebijakan sesuai dengan itKonvensi Hak Anak (KHA). Dalam KHA diatur bahwa pengutamaan hak hidup bagi anak mencakup hak hidup, hak sehat, dan hak pendidikan.

"Kalau anaknya masih sehat, maka ketertinggalan materi pelajaran masih bisa diberikan di kemudian hari ketika pandemi terkendali," ucapnya.

Tidak Seragam

Pada kesempatan tersebut, Wakil Sekjen FSGI, Mansur menilai,kebijakan PTM tidak perlu diseragamkan. Pihaknya mendorongsekolah tatap muka bisa dibuka dengan pemberlakuan prokes/Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ketat untukdaerah-daerah dengan positivity rate di bawah 5 persen.
Halaman Selanjutnya....