Hentikan PTM Terbatas demi Keselamatan Peserta Didik

JAKARTA - Pemerintah pusat dan daerah diminta menghentikan uji coba Pembelajaran Tatap Muka (PTM) Terbatas.Lonjakan kasus Covid-19 terutama untuk usia anak harus jadi peringatan.

Demikian disampaikan Sekretaris Jenderal Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI), Heru Purnomo, kepada awak media, di Jakarta, Rabu (23/4).

"Penghentian harus segera dilakukan agar jumlah anak yang berpotensi terinfeksi covid-19 dapat ditekan, termasuk pendidik wajib juga dilindungi dari penularan Covid-19," ujar Heru.

Dua menerangkan, penghentian PTM Terbatas harus diutamakan bagi sejumlah daerah dengan positivity rate Covid-19 di atas 5 persen. Menurutnya, ada daerah dengan positivity rate mencapai 17 persen yang. Kondisi demikian sangat tidak aman untuk PTM.

"Jika kasus terus melokjak dan sulit dikendalikan, maka pemerintah daerah wajib menunda pembukaan sekolah pada tahun ajaran baru 2021/2022 yang dimulai pada 12 Juli 2021," jelasnya.

Lebih jauh, Heru menekankanpemerintah pusat maupun pemerintah daerah menjalankan kebijakan sesuai dengan itKonvensi Hak Anak (KHA). Dalam KHA diatur bahwa pengutamaan hak hidup bagi anak mencakup hak hidup, hak sehat, dan hak pendidikan.

"Kalau anaknya masih sehat, maka ketertinggalan materi pelajaran masih bisa diberikan di kemudian hari ketika pandemi terkendali," ucapnya.

Tidak Seragam

Pada kesempatan tersebut, Wakil Sekjen FSGI, Mansur menilai,kebijakan PTM tidak perlu diseragamkan. Pihaknya mendorongsekolah tatap muka bisa dibuka dengan pemberlakuan prokes/Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ketat untukdaerah-daerah dengan positivity rate di bawah 5 persen.

Dia menambahkan data faktual tentang kesiapan sekolah harus tersedia dengan benar. Menurutnya, setelah data lokasi/zona sekolah dan kondisi geografis lingkungan sekolah diperoleh, barulah pemerintah dapat memberikan izin sekolah untuk tatap muka terbatas.

"Bisa uji coba 25 persen atau 50 persen. Selama pelaksanaan uji coba itulah dilakukan pemantauan langsung untuk dapat melanjutkan PTM," imbuhnya.

Lebih jauh, Mansur menyebut, pihaknya mendorong pemerintah menuntaskan program vaksinasi bagi seluruh guru dan dosen. Sebagai kelompok prioritas vaksin, ternyata banyak pendidik yang belumdivaksin.

"Selain peserta didik, pemerintah juga wajib melindungi pendidik dan tenaga kependidikan di masa pandemi," katanya

FSGI juga mendorong Dinas Kesehatan daerah dan Dinas Pendidikan untuk bekerja sama menyosialisasikan manfaat vaksin di kalangan pendidik dan tenaga kependidikan. Sebab masih ada kelompok yang tidak mau di vaksin.

"Ada yang belum menerima karena belum ada kesempatan. Namun ada juga kelompok guru yang tidak bisa divaksin karena alasan medis. Ada juga yang menolak divaksin karena khawatir efek sampingnya" tandasnya.