Hassan Wirajuda Desak Reformasi NPT

JAKARTA - Mekanisme multilateral yang mengatur perjanjian anti penyebaran senjata nuklir perlu direformasi agar lebih efektif. Hal itu dilontarkan mantan Menteri Luar Negeri Indonesia, Hassan Wirajuda, saat ia jadi salah satu pembicara dalam Forum Keamanan Dunia ke-11 di Beijing, Tiongkok, Senin (3/7).

"Sudah waktunya membawa seluruh negara pemilik nuklir, baiknuclear weapon statesmaupunnuclear armed states, untuk duduk bersama," kata Hassan seperti dikutip dalam keterangan KBRI Beijing, Selasa (4/7).

Ada delapan negara pemilik senjata nuklir, yang lima di antaranya dianggapnuclear weapon statesatau negara pemilik senjata nuklir sesuai dengan Pakta Anti Penyebaran Senjata Nuklir (Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons/NPT). Kelimanuclear weapon statesadalah Amerika Serikat, Russia, Inggris, Prancis dan Tiongkok. Tiga negara lainnya tak terikat NPT, yakni India, Pakistan dan Korea Utara. Israel juga dikategorikan negara penguasa nuklir, tapi secara formal menyangkalnya.

Meskipun banyak pihak mengakui senjata nuklir ancaman besar terhadap umat manusia, belum ada traktat atau aturan multilateral yang melarang total kepemilikan, produksi, penggunaan, dan transfer senjata nuklir, kata Hassan. SB/Ant/I-1