Harapan untuk Kepala Baru BNN

Presiden Joko Widodo melantik Deputi Penindakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Irjen Pol Heru Winarko menjadi Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) menggantikan Komisaris Jenderal Budi Waseso yang pensiun, di Istana Negara, Jakarta, Kamis (1/3). Pergantian dilakukan saat marak-maraknya penangkapan kapal asing membawa sabu besar ke Tanah Air.

Presiden memilih Heru Winarko atas alasan integritas. Sebab, kejahatan narkoba melibatkan perputaran uang sangat besar. Orang gampang tergoda dengan omzet besar itu. Presiden minta Heru mampu menjadikan BNN sebagai institusi lebih profesional.

Presiden pun menitipkan pesan khusus untuk Heru Winarko agar menerapkan good governance dan tata kelola organisasi yang baik di BNN, seperti di KPK. Presiden juga minta lebih galak lagi terhadap para penyeludup narkotika.

Apalagi Indonesia tengah dilanda darurat narkoba. Jokowi menyebut, tantangan BNN ke depan masih sama, bahkan bertambah berat, yakni mencegah barang haram itu masuk ke Indonesia sekaligus menurunkan penyalahguna narkoba.

Publik pun punya harapan sama terhadap Heru. Masyarakat berharap dia bisa meneruskan gebrakan-gebrakan Budi Waseso. Heru diharapkan bisa bersinergi dengan instansi lain untuk membendung penyelundupan dan peredaran narkona di Tanah Air.

Jabatan yang diemban Heru sebagai Kepala BNN tidak mudah, apalagi akhir-akhir ini Indonesia diserbu berton-ton narkotika. Heru harus bisa menghentikan penyelundupan narkoba yang melewati daerah-daerah perbatasan itu.

Pengawasan di pelabuhan-pelabuhan 'tikus,' khususnya di daerah perbatasan Indonesia, menjadi tantangan tersendiri bagi BNN. Untuk itu, Heru tentu harus meningkatkan koordinasi dengan aparat terkait, seperti kepolisian, Badan Keamanan Laut, Bea dan Cukai, Polair bahkan TNI.

Heru juga dituntut dapat menggunakan pengalamannya selaa di KPK guna mengendus peredaran narkoba via pencucian uang yang dilakukan pengedar. Reputasi sebagai Deputi Penindakan Komisi Pemberantasan Korupsi diharapkan dapat membuat aspek penegakan hukum narkotika lebih kreatif. Jadi, tak hanya represif, namun juga melalui kanal-kanal tindak pidana pencucian uang.

Setiap bisnis gelap tidak pernah berdiri sendiri, tanpa kekuasaan yang melindungi. Maka, publik berharap agar BNN di era Heru dapat bekerja sama dengan KPK mengungkap oknum pejabat yang sering terlibat dalam pemberantasan narkotika.

Heru yang pernah bekerja di Direktorat Tindak Pidana Korupsi Polri semestinya punya kemampuan yang lebih dari cukup untuk ini. Jangan sampai bandar narkoba internasional yang kian gencar ke Indonesia atau bos besar peredaran barang terlarang ini tidak tersentuh.

Kita perlu mengingatkan pejabat BNN ini bahwa sejak tahun 1971 Indonesa sudah berstatus darurat narkoba. Pengaruh narkoba sudah menyentuh setiap lini. Tidak ada satu daerah pun terbebas narkoba. Tidak pandang dari segi usia, latar belakang pendidikan, profesi bahkan gender sekalipun.

Narkoba telah merambah ke segala aspek kehidupan dengan segala cara. Negeri ini telah jadi pasar sangat menggiurkan para pengedar narkoba jaringan internasional.

Tetapi belum ada upaya signifikan mengatasi status tersebut. Bahkan, kasus yang berkaitan dengan narkoba terus meningkat. Jumlah korban semakin besar, perkembangan peredarannya tambah luas. Pemakaiannya semakin bertambah. Kita seperti kurang serius menangani narkoba.

Pengedar atau sindikat global jaringan narkoba internasional masuk Indonesia memiliki peralatan sangat canggih untuk memproduksi dan mengedarkan narkoba. Kepedulian masyarakat memegang peranan penting atas situasi darurat narkoba negeri ini.

Indonesia akan kehilangan generasi penerus jika narkoba tidak segera ditangani serius. Diperlukan aksi nyata semua dalam upaya berpartisipasi menyukseskan program Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan, dan Peredaran Gelap Narkoba yang pernah dicanangkan BNN.