Hapus Kebencian dalam Demokrasi

"Intinya kalau dari kami harus ada ketegasan dari kepolisian dan perangkat-perangkat pemilu. Saya kira semua parpol, punya sikap yang sama," katanya. Tinggal sekarang, kata Tjahjo, tugas dari penyelenggara Pemilu baik itu KPU dan Bawaslu untuk menyusun regulasi teknis yang bisa mempersempit celah berkembangnya praktek kotor tersebut.

Bahkan menurut Tjahjo, jika ada tim sukses dari pasangan calon entah itu yang bertarung di Pilkada atau Pilpres, terbukti melakukan kampanye hitam berbau SARA , sebaiknya di diskualifikasi. Ini untuk menciptakan efek jera. "Kalau ada tim sukses pasangan calon dalam kampanye Pilkada atau Pilpres yangmenyebar berita bohong pada intinya saya kira harus di disikualifikasi," kata dia. Karena kalau itu dibiarkan, lanjut Tjahjo, akan merusak mekanisme dekomrkasi di Indonesia.

Sebab syarat sebuah kontestasi politik itu dikatakan sukses, jika partisipasi politik meningkat, tak ada politik uang, dan tidak ada kampanye yang menyesatkan. Misalnya kampanye yang menghujat dan memfitnah. Tjahjo juga sempat mengomentari tentang hajatan Pilkada yang akan digelar pada 2018. "Tugas Kemendagri mengawas 171 daerah itu menyiapkan anggaran semua bisa cukup.

Partai maupun pasangan calon mempersiapkan calon yang amanah. KPU dan Panwas harus tegas dalam pengawasan. Saya rasa kepolisian dengan BIN akan mengawal ini," ujarnya.

Dialog Politik
Halaman Selanjutnya....