Hapus Kebencian dalam Demokrasi

Dalam sistem yang terbuka, sulit menghilangkan sama sekali praktek kampanye hitam dalam sebuah kontestasi politik, tapi politik harus dibarengi dengan etika dan kesantunan.

Jakarta - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengapreasi keberhasilan polisi menggulung sindikat pembuat dan penyebar ujaran kebencian bernuansa SARA. Tjahjo juga berharap, aktor intelektual dibalik grup Saracen bisa diungkap. Ia juga mengharapkan, pesta demokrasi seperti Pilkada dan Pemilu nasional, tak dikotori oleh kampanye hitam berbau SARA.

"Ini harus diberantas. Terkait Pilkada, Pileg, Pilpres saya kira juga harus jadi momentum baik untuk KPU dan Bawaslu baik dalam kontrol DPR, pengawasan DPR ya, siapa pun pasangan calon yang mengumbar kebencian, ujaran kebencian, dan fitnah harus ditindak tegas," kata Tjahjo, di Jakarta, Minggu (27/8).

Menurut Tjahjo, sebuah kontestasi yang dikedepankan harusnya adalah adu program, konsep dan gagasan. Bukan jadi ajang mengumbar kebencian. Apalagi itu yang berbau SARA yang rentan memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa. "Pemerintah mendorong untuk mengusut tuntas apa di belakang kelompok ini.

Apa hanya urusan bisnis semata, termasuk siapa yang memesan berita yang mengujar kebencian berkaitan dengan SARA , fitnah, dan sebagainya," ujarnya. Tapi Tjahjo mengakui, sulit juga menghilangkan sama sekali praktek kampanye hitam dalam sebuah kontestasi politik. Sebab dalam politik, selalu saja ada yang menghalalkan segala cara. Termasuk menyebar fitnah dan kebencian. Namun Tjahjo yakin dengan tindakan tegas dari aparat penegak hukum, praktek kotor itu akan terminimalisir.
Halaman Selanjutnya....