Kawal Pemilu Nasional Mondial Polkam Ekonomi Daerah Megapolitan Olahraga Otomotif Rona Telko Properti The Alun-Alun Kupas Splash Wisata Perspektif Wawancara Edisi Weekend Foto Video Infografis Liputan Khusus

Guterres Serukan Perombakan PBB: Karena Tak Lagi Sesuai Tujuan

Foto : ANTARA/AA

Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Antonio Guterres.

A   A   A   Pengaturan Font

KAMPALA - Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-bangsa Antonio Guterres pada Minggu (21/1) menyerukan perombakan terhadap institusi multilateral dunia karena berbagai badan itu dinilai "tidak lagi sesuai dengan tujuannya."

"Mulai dari Dewan Keamanan PBB hingga sistem Bretton Woods, institusi global mencerminkan dunia yang membentuk mereka 80 tahun lalu, ketika negara-negara Afrika masih berbentuk koloni. Mereka tidak lagi sesuai tujuannya," ungkap Guterres kepada wartawan di sela KTT Selatan ke-3 Kelompok 77 di Kampala, ibu kota Uganda.

Dia mengatakan Dewan Keamanan "tidak berubah sama sekali dari masa lalu," dengan alasan bahwa "bagaimana kita dapat menerima bahwa badan ini masih kekurangan satu anggota tetap Afrika?"

"Sistem keuangan dunia sudah ketinggalan zaman, tidak berfungsi dan tidak adil. (Untuk itu pada) September ini, PBB akan mengadakan KTT Masa Depan, dengan berfokus memperbarui badan-badan ini sehingga mereka sejalan dengan dunia hari ini dan dapat menghadapi tantangan dunia - khususnya, kepentingan vital negara-negara berkembang," kata Sekjen PBB.

Mengenai situasi di Gaza, yang mengalami bombardemen dari Israel sehingga menewaskan lebih dari 25 ribu jiwa sejak serangan Hamas 7 Oktober, Guterres mengatakan "Saya tidak akan menyerah untuk menyerukan gencatan senjata kemanusiaan segera".

Dia menyatakan bahwa gencatan senjata kemanusiaan adalah satu-satunya jalan untuk mengakhiri mimpi buruk bagi warga sipil Palestina.

Selain itu, PBB juga akan memfasilitasi pembebasan semua sandera, dan mencegah konflik agar tidak melanda seluruh wilayah, lanjutnya.

"Penolakan untuk menerima solusi dua negara bagi Israel dan warga Palestina, dan penyangkalan hak untuk bernegara bagi rakyat Palestina, tidak dapat diterima," tegas Guterres.


Redaktur : Lili Lestari
Penulis : Antara

Komentar

Komentar
()

Top