Guru Tak Setuju Penghapusan PIP

JAKARTA - Koordinator Nasional Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G), Satriwan Salim, tidak menyetujui usulan kartu Program Indonesia Pintar (PIP) dihapus karena merupakan program pemerintah pusat."Jadi, kami tidak setuju usulan penghapusan PIP," kata Satriawan saat dikonfirmasi di Jakarta, Rabu (16/11).

Satriwan menjelaskan sebaiknya usulan DPRD DKI dikoordinasikan terlebih dulu dengan pemerintah pusat sebagai pemilik program untuk membantu anak-anak tidak mampu agar dapat bersekolah.Menurutnya, apabila DPRD DKI ingin menghapuskan PIP maka ini mengurangi kesempatan anak-anak miskin di Jakarta untuk mendapatkan bantuan pendidikan dari pemerintah pusat.

"PIP disyukuri karena itu program Presiden Jokowi yang berkontribusi terhadap peningkatan akses masyarakat tidak mampu untuk bersekolah," ucap Satriwan. "Selama ini, dalam penyaluran PIP dan KJP tidak tepat sasaran berdasarkan bukti-bukti temuan di lapangan. Nah, ini masalahnya pengawasan dari RT dan kelurahan perlu diperbaiki agar tepat sasaran," papar Satriwan.

Dia sepakat pemerintah Provinsi DKI Jakarta memperluas akses untuk Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) bersama. PDBD bersama dilakukan karena sekolah-sekolah negeri bangkunya terbatas. Dengan skema PPDB bersama masyarakat kurang mampu dapat mengenyam pendidikan di sekolah swasta.

Sementara itu, pengamat pendidikan Universitas Islam Negeri (UIN), Jejen Musfah, mengatakan PPDB tidak boleh merugikan siswa. PPDB harus mengikuti jalur domisilisi, prestasi, akademik, atau tidak mampu. Menurut Jejen, jika PIP tak ada kaitan dengan hal-hal tersebut pihaknya setuju dihapuskan. Misalnya, PIP substansinya sama dengan KJP.
Halaman Selanjutnya....