Gugurkan Hak Politik Koruptor

Langkah itu saja banyak ditentang anggota DPR, apalagi ketentuan yang otomatis menggugurkan hak politik koruptor, pasti resistensi DPR besar sekali. DPR akan menjadi batu besar pengadang langkah pemerintah membuat UU yang menggugurkan secara otomatis hak politik koruptor. Memang banyak anggota DPR yang masih lebih senang tidak membela pemberantasan korupsi. Tak salah bila masyarakat menuding DPR lebih dekat dan mesra dengan para koruptor.

Langkah KPU jelas sangat bagus agar sejak dini dijaring, jangan sampai ada koruptor masuk gedung legislatif. Langkah yang begitu indah mengapa masih saja banyak anggota DPR, tak terkecuali wakil ketua DPR yang minta langkah KPU tersebut ditinjau. Ini kan aneh sekali. Mengapa DPR tidak mendukung larangan tersebut? Harusnya DPR menjadi garda depan pemberantasan korupsi, bukan malah terus mengganggu langkah baik KPU untuk melarang napi koruptor mencalonkan diri jadi legislator.

Negara Indonesia ini benar-benar celaka. Upaya membersihkan negara dari cengkeraman koruptor, justru mendapat kendala dari DPR, sebuah lembaga yang mestinya sekali lagi berada di garda terdepan menghapus korupsi. Maka, wacana agar hak politik koruptor otomatis gugur, pasti akan mentok di DPR. Lembaga pembuat UU ini diyakini tak akan mau melahirkan ketentuan UU yang menggugurkan secara otomatis hak politik para koruptor karena mereka tidak prorakyat.