Golkar Targetkan 110 Kursi DPR RI di Pemilu 2019

Jakarta akarta akartaakarta - Sekjend Partai Golkar, Lodewijk F Paulus mengatakan, dalam kurun waktu dua tahun ke depan kita akan mengikuti pesta demokrasi serentak yakni pilkada serentak pada 27 Juni 2017 nanti di 171 daerah, teridiri 17 propinsi, 39 kabupaten dan 115 kota. Tentunya Partai Golkar sudah menargetkan minimal pencapaian dalam Pilkada Serentak 2018 dapat memenangkan 56 persen kemenangan, selayaknya Pilkada Serentak 2017 lalu.

Terkait dengan itu, mantan Danjen Kopassus itu target pemenangan dalam Pemilu legislatif, Golkar menargetkan harus menambah 19 kursi yang semula dalam Pemilu 2014 Golkar hanya mendapatkan 91 kursi di DPR ditambah menjadi 110 kursi setara dengan 18 persen suara. Dibarengi pada saat yang sama dilaksanakan juga pemilu presiden dengan target memenangkan Jokowi beserta cawapresnya untuk periode 2019-2024.

"Pemilu 2019 akan sangat berat bagi kami, betapa tidak di satu sisi kita harus memenangkan pileg, di sisi lain kita harus mensukseskan Jokowi menjadi presiden periode kedua," ujar Lodewijk dalam sambutannya di Aula DPP Partai Golkar, Jalan Anggrek Neli, Jakarta Barat, Rabu (2/5). Oleh karena itu, perlu penanganan khusus yang perlu dilakukan oleh Badan Kajian Strategis dan Intelijen atau Bakastratel membuat formulasi strategi pemenangan serta pembekalan kepada setiap caleg yang akan diusung Golkar, karena pada saat mempromosikan dirinya, ia juga punya beban mensukseskan Jokowi untuk periode kedua.

"Nah ini diperlukan pengetahuan tentang kekuatan dan kelemahan lawan," tuturnya. Hal lain disampaikan Wakil Ketua Dewan Kehormatan Golkar, Akbar Tanjung menegaskan a belum tentu Golkar akan naik elektabilitasnya apabila mengusung Jusuf Kalla sebagai cawapres Jokowi dalam Pilpres 2019 nanti.

Hal tersebut ia sampaikan, menanggapi judicial review (JR) ke MK yang diajukan Perkumpulan Rakyat Proletar untuk Konstitusi yang diwakili Abda Khair Mufti, Federasi Serikat Pekerja Singaperbangsa yang diwakili Agus Humaedi Abdillah, dan pemohon perorangan, Muhammad Hafidz. Mereka mengajukan uji materi Pasal 169 huruf n dan Pasal 227 huruf i UU Pemilu yang menginginkan kembalinya Jusuf Kalla sebagai Cawapres Jokowi.

Akbar mengungkapkan, bisa terjadi gesekan antara kedua partai bila benar-benar Golkar mengusung Jusuf Kalla, sebab menurutnya, Golkar sudah pasti mengusung Jokowi sebagai capres ya, dan untuk cawapresnya Golkar menyerahkan sepenuhnya kepada Jokowi. Namun ia enggan berandai-andai apabila MK mengabulkan permohonan dari beberapa LSM tersebut.

Tapi yang pasti semua keputusan ada di tangan Golkar, sehingga ia tidak akan mengintervensi keputusan partainya. Akbar berharap, cawapres Jokowi nantinya berasal dari partainya, karena dengan begitu dapat menaikkan elektabilitas Golkar di mata publik yang kini merosot akibat tersangkut beberapa masalah hukum. rag/AR-3