Gejolak Harga di Daerah Harus Diatasi

Di tengah potensi kenaikan permintaan jelang peegantian tahun, pemerintah harus segera mengatasi masalah utama yang bisa mendorong inflasi pangan, terutama di produksi dan distribusi.

JAKARTA – Pemerintah harus secepatnya melakukan intervensi terhadap potensi kenaikan harga bahan pokok strategis jelang pergantian tahun sehingga bisa memacu inflasi. Kendatipun ada masalah selama distribusi bahan pokok, infrastruktur negara harus bisa mengatasinya.

Badan Pangan Nasional (Bapanas) bersama Perum Bulog dan Dinas Pangan Daerah akan memasifkan penyaluran Cadangan Beras Pemerintah (CBP) melalui aksi Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) Beras di beberapa wilayah.

Deputi bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bapanas, I Gusti Astawa, menyebut upaya ini salah satunya merupakan tindak lanjut dari Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah yang secara rutin diselenggarakan di Kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan unsur pembentuk inflasi komponen bergejolak (volatile food).

SPHP Beras akan disalurkan secara masif di beberapa daerah yang masih mengalami harga tinggi seperti sebagian wilayah di Sumatera Barat, Pulau Kalimantan, hingga wilayah timur Indonesia. Untuk itu, pemerintah menambah jumlah kuota penyaluran Beras SPHP pada 2024 menjadi 1,4 juta ton dari semula 1,2 juta ton.

"Kami minta para gubernur dan bupati/ wali kota untuk menugaskan Kepala Dinas Pangan segera melakukan kolaborasi dengan Pimwil Bulog untuk intervensi harga. Sudah kami lampirkan dalam surat, pasar-pasar mana saja yang perlu dilakukan intervensi sehingga harga beras bisa kembali wajar,” ujar Ketut saat memimpin Rakor SPHP Beras di Kantor Bapanas secara daring, Rabu (13/11).

Lebih lanjut, Ketut mendorong pemda untuk terus melakukan langkah-langkah peningkatan produktivitas pangan di wilayahnya masing-masing. Dia juga meminta daerah menyiapkan kegiatan Fasilitasi Distribusi Pangan (FDP) melalui anggaran Biaya Tidak Terduga (BTT) untuk mengoptimalkan mobilisasi pangan antardaerah.

Direktur Supply Chain dan Pelayanan Publik Perum Bulog, Mokhammad Suyamto, secara tegas menyatakan pihaknya siap berkoordinasi secara intensif dengan Dinas Pangan Daerah melalui Kanwil Perum Bulog di wilayahnya masing-masing. Dia mengungkapkan CBP di Bulog sudah tersebar di seluruh wilayah Indonesia.

"Bulog sangat siap untuk melaksanakan operasi terkait dengan stabilisasi harga. Stok di Bulog saat ini cukup besar sekitar 1,8 juta ton, yaitu 1,6 PSO dan 200 komersial,” tegas Suyamto.

Permintaan Meningkat

Peneliti Mubyarto Institute, Awan Santosa, mendorong pemerintah fokus menjaga stabilitas harga jelang pergantian tahun, seiring permintaan meningkat. Menurutnya,selain masalah stagnasi produksi, tantangan cuaca ekstrem juga mengancam kelancaran pasokan bahan pokok strategis.

Pemerintah harus intervensi jangan sampai ada daerah yang benar-benar kekurangan stok. Itu yang akan memicu gejolak harga. Daerah yang surplus harus bantu daerah yang kekurangan," tegas Awan, dihubungi secara terpisah, Kamis (14/11).