Gawat di Tengah Inflasi Menggila, AS Tetap Ngotot Tantang Tiongkok di Laut Tiongkok Selatan

Jakarta - Amerika Serikat mengalami inflasi menyebabkan harga gas hingga pangan naik drastis. Ribuan warga pun harus mengantre makanan di bank pangan setiap hari.

Namun, kondisi ekonomi AS yang loyo tak menyurutkan militer negara itu menantang Tiongkok di Laut Tiongkok Selatan.

Seperti dikutip dari CNN Indonesia, sebuah kapal perang AS dikerahkan mendekat ke Kepulauan Spratly, yang disebut Kepulauan Nansha di Tiongkok pada Sabtu (16/7). Kepulauan tersebut terletak di tenggara Laut Tiongkok Selatan.

Sebagaimana diberitakan CNN, Kapal perusak berpeluru kendali USS Benfold berlayar di dekat Kepulauan Spratly sebagai bagian dari "operasi kebebasan navigasi (FONOP)."

Armada ke-7 AS mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa tindakan tersebut merupakan tantangan akan klaim Tiongkok atas kepulauan itu.

"Operasi Angkatan Laut AS ini menantang] pembatasan lintas damai yang diterapkan Republik Rakyat Tiongkok (RRC), Vietnam, dan Taiwan," demikian pernyataan Armada ke-7 AS.

Pernyataan itu lalu berujar, "Melanggar hukum internasional, RR, Vietnam, dan Taiwan tampaknya perlu entah mendapatkan izin, atau memberitahukan lebih dahulu, sebelum kapal militer masuk ke jalur lintas damai, melewati laut teritorial wilayah itu."

Laut teritorial sendiri merupakan perairan yang berjarak 19km dari garis pantai suatu negara, sebagaimana diakui hukum internasional.

Sementara itu, Filipina, Malaysia, dan Brunei turut mengklaim beberapa bagian dalam Kepulauan Spratly. Namun, pernyataan Angkatan Laut AS tak menyinggung klaim atas ketiga negara tersebut.

Ini bukanlah pertama kali AS menantang klaim Tiongkok menggunakan dalih FONOP.

Pada Rabu (13/7), AS sempat melakukan misi yang sama di Kepulauan Paracel, kepulauan yang berada di wilayah utara LCS. Kepulauan ini dikenal dengan nama Kepulauan Xisha di Tiongkok, dan turut diklaim oleh Vietnam dan Taiwan.

Beijing murka dengan tindakan AS tersebut kala itu.

"Aksi militer AS telah sangat melanggar kedaulatan dan keamanan Tiongkok, sangat merusak perdamaian dan stabilitas Laut Tiongkok Selatan, dan sangat serius melanggar hukum internasional, pun norma hubungan internasional," ujar juru bicara Komando Teater Selatan Tiongkok, Kolonel Angkatan Udara, Tian Juli, dalam sebuah pernyataan.

Meski demikian, Washington menilai klaim maritim yang dilakukan Tiongkok dan pihak lain "mengancam kebebasan lautan, termasuk kebebasan navigasi dan penerbangan luar, perdagangan bebas dan tanpa hambatan, pun kebebasan kesempatan ekonomi."

Tiongkok sendiri mengklaim sejumlah wilayah LCS yang berbatasan dengan beberapa negara, termasuk Filipina dan Vietnam. untuk menjaga klaim ini, Presiden Xi Jinping terus membangun fasilitas militer, pulau buatan, dan menempatkan kapal perang di perairan itu.

Sebelumnya diberitakan, Penasihat Negara dan Menteri Luar Negeri Tiongkok Wang Yi mengatakan Tiongkok akan mempercepat konsultasi Code of Conduct (COC) untuk Laut Tiongkok Selatan serta bekerja sama dengan semua pemangku kepentingan dalam menciptakan laut yang damai dan kerja sama.

Selama pertemuan bilateral dengan Menteri Luar Negeri Malaysia Saifuddin Abdullah, di Kuala Lumpur, Selasa, Wang Yi mengatakan kedua belah pihak sepakat untuk menjaga perdamaian dan stabilitas di kawasan itu melalui konsensus politik.

"Kami akan mengadvokasi multilateralisme sejati dan regionalisme terbuka yang maju. Kami akan menjunjung tinggi sentralitas ASEAN dan Kerangka Kerja Sama Regional ASEAN," katanya seperti dikutip Bernama.