G20 Diharap Putuskan Penghapusan Utang Negara Miskin dan Berkembang

"Jika utang di masa Covid dianggap sebagai utang normal, di masa depan akan terjadi perlombaan virus karena dengan virus maka akan punya vaksin yang menghasilkan uang paling banyak. Hal itu sudah mengkhianati sistem ekonomi modern. Sebab, yang menanggung semuanya adalah warga dunia yang paling miskin," papar Daeng.

Sebab itu, tema soal utang tidak boleh hanya sebatas restrukturisasi tanpa melihat fundamental penyebab utang. Covid-19 harus dilihat sebagai masalah bersama dunia dan bukan masalah perdagangan dan komersial semata. Utang di masa Covid harus diselesaikan sebagai masalah bersama dunia.

"Menurut Our World in Data, memang negara maju yang paling banyak penambahan utangnya secara nominal di masa Covid. Tapi secara beban, negara miskinlah yang paling berat menanggung beban utang baru ini," kata Daeng.

Pengamat Sosial dari Universitas Trunojoyo Madura, Surokim Abdussalam, mengatakan upaya Indonesia mendorong restrukturisasi dan penghapusan utang negara miskin itu layak diapresiasi. "Negara miskin butuh pemihakan lebih luas untuk memberdayakan mereka menghadapi krisis yang berlangsung," kata Surokim.

Peneliti Celios, Muhammad Akbar, mengatakan restrukturisasi utang sangat diperlukan karena negara berpendapatan miskin dan menengah (Low and Middle Income Countries/LMIC) pada Maret 2020 hingga Desember 2021 mendapatkan bantuan dengan skema Debt Service Suspension Initiatives (DSSI) dari negara-negara kreditor yang didukung World Bank dan IMF. Dengan program tersebut, mereka fokus menggunakan sumber dayanya untuk penanganan krisis karena pandemi karena bisa menunda pembayarannya utangnya.
Halaman Selanjutnya....