Fragmentasi Perdagangan Global Berpotensi Meningkat
MAHENDRA SIREGAR Ketua Dewan Komisioner OJK - Indonesia dihadapkan pada isu struktural seperti perlunya meningkatkan kembali penyerapan tenaga kerja sektor formal serta mempercepat pemulihan daya beli masyarakat.
Foto: antaraJAKARTA - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyatakan bahwa tantangan dan ketidakpastian yang akan dihadapi pada tahun 2025 ini diperkirakan tidak akan lebih mudah. Hal itu sejalan dengan pertumbuhan ekonomi global yang diproyeksikan tumbuh terbatas.
Ketua Dewan Komisioner OJK, Mahendra Siregar dalam acara Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan (PITJK) 2025 di Jakarta, Selasa (11/2) mengatakan normalisasi kebijakan suku bunga di Amerika Serikat (AS) dan beberapa negara utama lainnya juga diperkirakan akan terus berlanjut namun dengan laju yang lebih lambat.
“Di sisi lain, divergensi pemulihan ekonomi di antara negara-negara industri berpotensi mengakibatkan terjadinya perbedaan monetary path dari berbagai otoritas moneter global yang akan mempengaruhi capital flow dan nilai aset keuangan,” kata Mahendra.
Mahendra mengatakan, kompleksitas pemulihan ekonomi diperkirakan akan meningkat seiring perkembangan geopolitik dan geoekonomi yang dinamis.
Kebijakan perdagangan (trade policy) yang lebih ditentukan oleh aspek politik dibandingkan dengan aspek ekonomi berpotensi meningkatkan fragmentasi perdagangan global dan menurunkan volume perdagangan itu sendiri.
“Begitu pun dengan mulai terjadinya divergensi kebijakan dan penerapan standar internasional di sektor keuangan antarnegara yang juga dapat menciptakan perbedaan daya saing sektor keuangan,” katanya.
Dari sisi domestik, Mahendra menyampaikan bahwa Indonesia dihadapkan pada isu struktural seperti perlunya meningkatkan kembali penyerapan tenaga kerja sektor formal serta mempercepat pemulihan daya beli masyarakat khususnya untuk kelompok menengah bawah yang pemulihannya masih tertahan.
Di tengah downside risk tersebut, diperlukan langkah transformatif untuk mencapai target pertumbuhan yang diharapkan. Oleh karena itu, OJK menyambut berbagai program prioritas yang diinisiasi pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ke level yang lebih tinggi dan mencapai visi Indonesia Emas.
OJK kata Mahendra mengambil serangkaian langkah kebijakan prioritas yang sejalan dengan langkah pemerintah untuk mengakselerasi pertumbuhan. Salah satunya melalui optimalisasi kontribusi sektor jasa keuangan dalam mendukung pencapaian target program prioritas pemerintah.
“Kami mengarahkan sektor jasa keuangan mengambil peran untuk mendorong pertumbuhan mengingat keterbatasan kapasitas anggaran pemerintah,” katanya.
Inflasi Cenderung Tinggi
Peneliti Ekonomi Center of Economic and Law Studies (Celios), Nailul Huda mengatakan, kembalinya Trump sebagai Presiden AS diprediksi mengubah landscape ekonomi secara global. Kebijakan suku bunga the Fed diprediksi akan terpengaruh dari kebijakan Trump. Kebijakannya bisa memanaskan mesin ekonomi AS lebih cepat, sehingga inflasi akan cenderung lebih tinggi.
The Fed katanya akan merespon dengan menahan suku bunga acuannya, atau bahkan menaikkan the Fed rate hingga ke level tertentu. “Kebijakan BI akan dipengaruhi oleh kebijakan the Fed ini,”papar Huda.
Ekonomi Indonesia terangnya bisa terpengaruh, salah satunya ke target penyaluran kredit yang bisa terkoreksi dan pada akhirnya berdampak ke pertumbuhan ekonomi nasional.
Berita Trending
- 1 PLN UP3 Kotamobagu Tanam Ratusan Pohon untuk Kelestarian Lingkungan
- 2 Belinda Bencic Raih Gelar Pertama
- 3 Ada Efisiensi Anggaran, BKPM Tetap Lakukan Promosi Investasi di IKN
- 4 Regulasi Pasti, Investasi Bersemi! Apindo Desak Langkah Konkret Pemerintah
- 5 Bursa Makin Bergairah! 15 Juta Investor Ramaikan Pasar Modal Indonesia