Foto ASN Berpakaian Korpri Model Gamis di Kemenhan Hoaks

JAKARTA - Pada Kamis (16/7), Pusat Data Informasi Kementerian Pertahanan (Pusdatin Kemenhan) meng-upload foto seorang pria yang berpakaian Korpri model gamis dengan latar lobi kantor Pusdatin Kemenhan. Pihak Pusdatin Kemenhan pun merasa perlu untuk mengklarifikasi soal foto tersebut.

Dalam keterangan tertulisnya, pihak Pusdatin Kemenhan, menyebut foto itu bentuk disinformasi alias itu adalah foto hoaks. Foto pria dengan berpakaian Korpri model gamis dengan latar belakang gedung perkantoran Pusdatin Kemenhan adalah foto editan. Tidak ada personel Kemenhan yang berpakaian seperti itu.

"Dengan ini pihak Pusdatin Kemenhan menyatakan tidak ada personel yang berpakaian seperti pada foto," tulis Pusdatin Kemenhan dalam keterangan tertulisnya yang diterima Koran Jakarta, Kamis (23/7).

Menurut Pusdatin Kemenhan terlihat dengan jelas foto pria tersebut diedit atau modifikasi. Editan tampak terlihat pada peci, leher, dan pakaian serta croping orang di depan gedung perkantoran Pusdatin Kemenhan.

Menanggapi itu, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Tjahjo Kumolo mengatakan foto serupa pernah muncul beberapa tahun lalu. Sekitar tahun 2017, juga pernah ramai foto seorang ASN berpakaian Korpri dengan model gamis.

"Foto seperti itu bukan hal yang baru. Sebab foto seperti itu juga pernah muncul tiga tahun yang lalu. Pernah keluar 2017," kata Tjahjo.

Menteri Tjahjo juga melihat, foto pria berpakaian Korpri dengan model gamis itu adalah foto editan. Foto yang sengaja direkayasa oleh pihak tertentu untuk bikin gaduh. Mengenai pakaian ASN sudah ada aturannya. Tidak ada model pakaian ASN pria model gamis atau seperti pakaian orang-orang di Afghanistan.

"Kemenpan RB mendorongperan semua ASN di setiap tingkatan untuk mencegah munculnya benih radikal dan intoleransi di lingkungan ASN. Keterlibatan ini penting terutama karena radikalisme masih jadi salah satu tantangan utama yang dihadapi Indonesia," kata Tjahjo.

Saat ini, lanjut Tjahjo, tampaknya sedang muncul isu mengenai keterlibatan ASN dalam upaya menggantikan ideologi Pancasila yang dapat memecah belah persatuan bangsa dan keutuhan NKRI. Kementerian dan lembaga pemerintahan telah berkomitmen menangani radikalisme ASN ditandai dengan penandatangan Surat Keputusan Bersama (SKB) yang diteken oleh banyak kementerian dan lembaga. ags/N-3