Program Hilirisasi Perlu Dievaluasi

JAKARTA - DPR RI mendesak pemerintah mengevaluasi secara menyeluruh program hilirisasi mineral nasional. Hal tersebut diungkapkannya menyusul terjadinya ledakan smelter di PT Kalimantan Ferro Industry (KFI) pekan lalu.

"Pemerintah jangan anggap enteng rentetan kecelakaan di smelter milik perusahaan Tiongkok. Sebab, hal itu bisa membahayakan masyarakat di sekitar kawasan smelter," tegas anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto, di Jakarta, Rabu (22/5).

Dia menjelaskan peristiwa tersebut jadi momentum yang tepat untuk mengadakan pembaruan agar pengelolaan sumber daya alam di Indonesia semakin optimal dalam memberikan nilai tambah domestik dan efek kesejahteraan bagi masyarakat. "Ini kan menyedihkan kalau sebentar-bentar terjadi ledakan smelter yang menimbulkan kerugian besar bagi pekerja ataupun masyarakat," tambahnya

Mulyanto menilai penerimaan keuangan negara dari program hilirisasi itu tidak sebanding dengan insentif yang diberikan pemerintah. Pasalnya, berbagai kemudahan dan insentif fiskal maupun nonfiskal, termasuk pembebasan PPh badan dan bea keluar ekspor telah digelontorkan negara untuk mendukung habis-habisan sektor ini.

Belum lagi dampak sosial-lingkungan yang terus berulang baik ledakan smelter, seperti yang kembali terjadi di Kalimantan, maupun bentrok antarpekerja. Sementara produk program hilirisasi ini hanya berupa nickel pig iron (NPI) dan ferro nikel dengan nilai tambah rendah, sedangkan sembilan puluh persen lebih penerimaan hasil ekspor produk smelter dinikmati oleh investor asing.
Halaman Selanjutnya....