Filipina Tingkatkan Protes Diplomatik ke Tiongkok

MANILA - Kementerian Luar Negeri Filipina pada akhir pekan lalu mengatakan bahwa mereka akan meningkatkan protes diplomatik yang lebih tegas ke Tiongkok terkait kegiatan Tiongkok di perairan sengketa Laut Tiongkok Selatan (LTS).

"Lebih dari 70 persen protes diplomatik oleh pemerintah Filipina terhadap kegiatan Tiongkok di LTS dalam lima tahun terakhir telah diajukan sepanjang tahun ini," kata Kementerian Luar Negeri Filipina.

Melansir dari kantor berita milik pemerintah,Philippine News Agency, pada Kamis (21/10) yang mengutip keterangan dari Asisten Sekretaris Kementerian Luar Negeri, Eduardo Meñez, bahwa sebanyak 153 dari 211 nota protes verbal atau nota protes diplomatik telah dilayangkan sepanjang 2021. "Tiongkok telah menanggapi semua kecuali dua nota protes verbal," ungkap Meñez.

Selain itu, Kementerian Luar Negeri Filipina pada Rabu (20/10) lalu mengatakan bahwa pihaknya telah memprotes penerbitan lebih dari 200 peringatan lewat komunikasi radio, membunyikan sirine dan klakson oleh kapal-kapal pemerintah Tiongkok terhadap otoritas Filipina yang berpatroli di LTS, tanpa merinci kapan insiden ini terjadi.

"Ratusan nota diplomatik terhadap Tiongkok dapat dilihat sebagai sikap bahwa pemerintah telah menjadi lebih terbuka dalam itikad mereka tentang bagaimana menangani Beijing," komentar Jay Batongbacal, direktur Institut Urusan Maritim dan Hukum Laut di Universitas Filipina.

"Ini mungkin juga menunjukkan perubahan dalam pendekatan Presiden Rodrigo Duterte dimana ia menjadi kurang terlibat dalam mengelola aspek sengketa maritim antara Filipina-Tiongkok dan menyerahkannya kepada kementerian terkait. Dan Kementerian Luar Negeri Filipina telah kembali ke apa yang seharusnya mereka lakukan yaitu mengajukan protes bila perlu," imbuh Batongbacal.

Duterte mulai menjabat sebagai Presiden Filipina pada 2016 dan hanya selang dua pekan sebelum Manila memenangkan kasus penting melawan klaim ekspansif Tiongkok atas LTS di Mahkamah Arbitrase Permanen di Den Haag. Pengadilan itu kemudian memutuskan bahwa klaim historis Tiongkok sebagaimana dibatasi oleh apa yang disebut sembilan garis putus-putus yang melintasi LTS, tidak memiliki dasar hukum.

Insiden di Whitsun Reef

Salah satu protes diplomatik paling awal yang diajukan oleh Filipina tahun ini adalah pada Maret lalu ketika ratusan kapal Tiongkok terlihat berlabuh di Whitsun Reef di Kepulauan Spratly. Filipina mengatakan terumbu karang yang disebut sebagai Julian Felipe, terletak sepenuhnya di dalam zona ekonomi eksklusifnya.

Whitsun Reef terletak 175 mil laut di barat Pulau Palawan di Filipina dan 638 mil laut dari Pulau Hainan di Tiongkok.

Militer Filipina menuduh bahwa kapal-kapal Tiongkok milik milisi maritim, tetapi Beijing membantah tuduhan itu dengan mengatakan bahwa mereka adalah kapal penangkap ikan yang berlindung dari cuaca buruk.

Saat insiden Whitsun Reef meningkat, Manila memanggil Duta Besar Tiongkok, Huang Xilian, dan menuntut Tiongkok untuk menarik kapal-kapalnya. Sebelumnya, Kementerian Luar Negeri Filipina juga mengajukan protes diplomatik lainnya dan Menteri Luar Negeri Teodoro Locsin Jr mengancam akan terus melayangkan nota protes setiap hari sampai kapal-kapal Tiongkok itu keluar dari Whitsun Reef.

Jumlah kapal Tiongkok di Whitsun memang menyusut menjadi satu digit pada pertengahan Mei, tetapi kemudian meningkat lagi pada pertengahan Juni. RFA/I-1