Nasional Mondial Ekonomi Megapolitan Olahraga Rona The Alun-Alun Kupas Splash Wisata Perspektif Wawancara Edisi Weekend Foto Video Infografis
Sengketa LTS I Protes Diajukan Setelah Ada Dugaan Pelecehan Nelayan Filipina di LTS

Filipina Siapkan Nota Protes Diplomatik terhadap Tiongkok

Foto : AFP

Bayangi Nelayan l Sebuah kapal nelayan Filipina terlihat dibayangi oleh kapal Penjaga Pantai Tiongkok saat menangkap ikan di wilayah perairan sekitar Scarborough Shoal di LTS pada 23 Desember lalu. Pada Selasa (24/1) Penjaga Pantai Filipina melaporkan bahwa  sebuah kapal Penjaga Pantai Tiongkok diduga telah melecehkan nelayan setempat di dekat beting yang diduduki Filipina.

A   A   A   Pengaturan Font

MANILA - Pemerintah Filipina pada Selasa (24/1) mengatakan bahwa pihaknya akan memantau perkembangan di Laut Tiongkok Selatan (LTS) dengan kewaspadaan penuh dan menyelidiki insiden baru-baru ini di mana sebuah kapal Penjaga Pantai Tiongkok diduga melecehkan nelayan setempat di dekat beting yang diduduki Filipina.

Menurut keterangan Penjaga Pantai Filipina, insiden di perairan yang disengketakan itu terjadi pada 9 Januari lalu ketika awak kapal nelayan Filipina melaporkan bahwa sebuah kapal Tiongkok dengan nomor haluan 5204 dan sebuah kapal yang lebih kecil, mengusir mereka dari perairan dekat Beting Ayungin.

Terkait informasi tersebut, pemerintah Filipina mengatakan sedang mempersiapkan pengajuan protes diplomatik terhadap Tiongkok atas dugaan pelecehan terhadap nelayan Filipina di LTS itu.

"Kementerian kami dengan waspada memantau setiap perkembangan di Laut Filipina Barat, terutama setelah terjadi diskusi antara Presiden Ferdinand R Marcos Jr dan Presiden Tiongkok, Xi Jinping, selama kunjungan kenegaraan ke Beijing," kata Kementerian Luar Negeri Filipina dalam sebuah pernyataan, dengan menggunakan nama Filipina untuk wilayah zona ekonomi eksklusifnya di LTS.

"Ayungin Shoal adalah bagian dari zona ekonomi eksklusif dan landas kontinen Filipina. Filipina berhak menggunakan hak kedaulatan dan yurisdiksi di wilayah tersebut, tanpa intervensi dari negara lain," tegas kementerian itu.

"Nelayan Filipina bebas menggunakan hak mereka dan mengambil apa pun yang menjadi hak mereka berdasarkan hukum Filipina dan internasional, khususnya UNCLOS 1982 dan putusan Mahkamah Arbitrase 2016 yang final dan mengikat," imbuh mereka, mengacu pada Konvensi PBB tentang Hukum Laut.

Kementerian itu pun menyatakan bahwa mereka sedang menunggu laporan resmi lembaga penegak hukum setempat tentang dugaan insiden tersebut.

Jalur "Hotline"

Dugaan insiden pelecehan oleh Tiongkok terhadap kapal penangkap ikan Filipina itu merupakan kasus pertama yang dilaporkan sepanjang 2023.

Beting Ayungin berada sekitar 174 mil laut dari Puerto Princesa, sebuah kota pelabuhan di Provinsi Palawan, Filipina barat, adalah salah satu dari sembilan wilayah yang diduduki oleh pasukan Filipina di perairan yang disengketakan.

Presiden Marcos Jr sendiri telah mengatakan bahwa kunjungan kenegaraannya ke Tiongkok pada awal Januari lalu, telah membuahkan hasil yang positif melalui kedua negara menggunakan jalur hotline yang disepakati untuk fokus pada ketegangan laut.

"Jadi kami segera menggunakan jalur hotline itu dan semoga rekan-rekan kami di sisi lain dapat menyampaikan masalah ini kepada Presiden Xi," kata Presiden Marcos Jr. "Namun tidak menutup kemungkinan kami untuk terus melakukan protes dan terus mengirimkan nota verbal terkait hal ini," imbuh dia, merujuk pada nota protes diplomatik. RFA/I-1


Redaktur : Ilham Sudrajat
Penulis : Ilham Sudrajat

Komentar

Komentar
()

Top