Filipina Akan Bertahan dalam Perselisihan dengan Tiongkok

MANILA - Filipina menyatakan akan bertahan dalam sengketa dengan Tiongkok mengenai Laut Tiongkok Selatan (LTS). Hal itu diutarakan seorang pejabat tinggi keamanan Filipina pada Jumat (12/7), delapan tahun setelah keputusan internasional melawan Tiongkok dalam perebutan wilayah tersebut.

Ketegangan mengenai jalur perairan strategis tersebut, yang merupakan jalur utama perdagangan melalui laut, telah meningkat dalam 18 bulan terakhir menyusul serangkaian konfrontasi yang meningkat antara kapal Filipina dan Tiongkok.

Peristiwa paling serius terjadi pada tanggal 17 Juni lalu ketika personel Penjaga Pantai Tiongkok yang menggunakan pisau, tongkat, dan kapak, mengepung dan menaiki tiga kapal Angkatan Laut Filipina yang sedang menjalankan misi pengiriman pasokan ke Second Thomas Shoal di Kepulauan Spratly.

Meskipun negara-negara tersebut pekan lalu sepakat untuk mengurangi ketegangan mengenai terumbu karang dan perairan yang disengketakan, Penasihat Keamanan Nasional Filipina, Eduardo Ano, mengatakan Jumat bahwa Manila tidak akan mundur.

"Kami akan terus mempertahankan pendirian kami dan melawan paksaan, campur tangan, pengaruh jahat, dan taktik lain yang berupaya membahayakan keamanan dan stabilitas kami," kata Ano pada acara peringatan keputusan Pengadilan Arbitrase Permanen yang bermarkas di Den Haag, Belanda.

Filipina mengajukan kasus terhadap Tiongkok pada tahun 2013. Tiga tahun kemudian, pengadilan arbitrase memenangkan Manila, dan menyatakan bahwa klaim historis kepemilikan Tiongkok atas LTS tidak memiliki dasar hukum. Tiongkok menolak ambil bagian dalam proses tersebut dan mengabaikan keputusan tersebut.

Mantan Presiden Filipina, Rodrigo Duterte, yang mulai menjabat pada tahun 2016, mengesampingkan keputusan tersebut sebagai imbalan atas hubungan yang lebih hangat dengan Tiongkok. Hal ini berubah ketika Presiden Ferdinand Marcos Jr terpilih pada tahun 2022 dan ia bersikeras tidak akan membiarkan Tiongkok menginjak-injak hak maritim Manila.

Sejak itu, hubungan diplomatik antara Manila dan Beijing memburuk ketika pemerintahan Marcos Jr menentang tindakan Tiongkok. Tiongkok pun lalu mengerahkan penjaga pantai dan kapal-kapal lain untuk berpatroli di perairan sekitar terumbu karang yang diklaim oleh Filipina, termasuk di Second Thomas Shoal.

Ano mengatakan pemerintah Filipina akan terus membina hubungan yang lebih erat dengan negara-negara yang berpikiran sama dan tetap terbuka untuk membahas masalah-masalah sulit.

"Filipina selalu terbuka untuk diskusi secara jujur ??berdasarkan rasa saling menghormati dan ketulusan," kata Ano pada pertemuan yang dihadiri duta besar dari Amerika Serikat (AS), Australia, Prancis dan Jepang.

"Jika Anda menantang (kami), maka kami pun akan menanggapinya," ucap Ano.

Tegur UE

Pada saat bersamaan Tiongkok menegur Uni Eropa (UE) atas pernyataannya tentang LTS dengan mengatakan bahwa blok tersebut telah mengabaikan fakta historis dan obyektif mengenai masalah tersebut dan secara terang-terangan mendukung apa yang mereka sebut sebagai pelanggaran Filipina terhadap kedaulatannya.

Sebelumnya UE mengeluarkan pernyataan untuk menandai peringatan delapan tahun keputusan pengadilan arbitrase yang menguntungkan Filipina.

Lin Jian, juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok, mengatakan kepada wartawan pada konferensi pers reguler di Beijing pada Jumat bahwa putusan arbitrase itu pada dasarnya adalah lelucon politik yang bersifat hukum.

"Pihak Filipina, dengan mengorbankan hubungannya dengan Tiongkok, sebenarnya telah jatuh ke dalam perangkap yang dibuat oleh AS dan negara-negara Barat, dan menjadi alat bagi beberapa negara untuk membangun lingkaran kecil anti-Tiongkok," ucap Lin.AFP/ST/I-1