Ekonomi RI Berpotensi Kembali Hadapi 'Twin Deficit'

JAKARTA - Perekonomian Indonesia berpotensi kembali menghadapi kondisi twin deficit seiring dengan menurunnya surplus neraca perdagangan. Twin deficit sendiri merupakan kondisi di mana ekonomi mencatatkan pelebaran defisit neraca transaksi berjalan dan defisit fiskal.

Kepala Ekonom Bank Permata, Josua Pardede, kepada Antara di Jakarta, Kamis (18/4), mengatakan data terakhir menunjukkan kalau surplus neraca perdagangan Indonesia terus menyusut, sejalan dengan berlanjutnya normalisasi harga komoditas dan kondisi ekonomi Tiongkok, mitra dagang utama Indonesia, yang cenderung terus melemah.

"Hal ini meningkatkan risiko pelebaran defisit pada neraca transaksi berjalan pada tahun ini," jelas Josua.

Data Badan Pusat Statistik (BPS), neraca perdagangan barang Indonesia kembali mencatatkan surplus pada Februari 2024 sebesar 0,87 miliar dollar AS, yang ditopang oleh neraca nonmigas sebesar 2,63 miliar dollar AS.

Namun, nilai surplus itu turun 1,13 miliar dollar AS secara bulanan jika dibandingkan dengan Januari 2024 yang tercatat sebesar 2,02 miliar dollar AS.

Di sisi lain, penerimaan negara cenderung menurun sejalan dengan normalisasi harga komoditas. Data terkini menunjukkan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) masih mencatatkan surplus, namun jika dibandingkan dengan posisi periode yang sama tahun lalu, surplus cenderung menurun.

Kondisi tersebut memberi kekhawatiran terkait pembiayaan APBN ke depan sehingga memberikan sentimen negatif pada pasar obligasi Indonesia. Tercatat bahwa kepemilikan asing di Surat Berharga Negara (SBN) terus menurun dari awal tahun.

Posisi per 2 April 2024, kepemilikan investor asing pada SBN menurun sekitar 1,73 miliar dollar AS secara year to date (ytd) meskipun investor asing membukukan net buy sekitar 1,48 miliar dollar AS (ytd) di pasar saham.

Sementara itu, defisit transaksi berjalan tahun 2024 diperkirakan minus 0,7 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) dibanding pada 2023 yang tercatat minus 0,11 persen terhadap PDB. Sedangkan defisit fiskal 2024 diperkirakan berkisar minus 2,14 persen terhadap PDB atau dari tahun 2023 yang tercatat minus 1,65 persen terhadap PDB.

Seharusnya Dihindari

Secara terpisah, Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Katolik Atmajaya Jakarta, YB. Suhartoko, mengatakan defisit kembar sebenarnya merupakan fenomena ekonomi yang harus dihindari dalam perspektif stabilisasi nilai tukar.

Defisit APBN merupakan cerminan penerimaan pajak dan penerimaan negara bukan pajak tidak cukup membiayai pengeluaran negara sehingga negara perlu berutang.

"Jika utang dalam negeri tidak menimbulkan kenaikan permintaan valas di kemudian waktu, namun jika utang dalam valas maka akan menimbulkan kenaikan permintaan valas di kemudian hari dan tentu saja depresiasi mata uang domestik," kata Suhartoko.

Berkaitan dengan potensi defisit neraca transaksi berjalan yang bersumber dari defisit neraca perdagangan, menurut Suhartoko, itu artinya permintaan valas meningkat untuk membayar impor, sehingga berpotensi juga memperlemah mata uang domestik.