Ekonomi Biru Bakal Memacu Pertumbuhan yang Inklusif

JAKARTA - Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN0/Bappenas menekankan pentingnya pendekatan ekonomi biru untuk membantu pemulihan ekonomi dan mempercepat pertumbuhan ekonomi yang inklusif sekaligus menghindari terjadinya degradasi lingkungan.

Hal itu dipaparkan Menteri PPN/Kepala Bappenas, Suharso Monoarfa, dalam pertemuan G20 Development Ministerial Meeting (DMM) 2022 Side Event yang bertajuk "The Development of Indonesia's Blue Economy Roadmap" di Belitung, Rabu (7/9).

Esensi dasar dari ekonomi biru adalah menciptakan nilai tambah dan meningkatkan produktivitas untuk menciptakan ekonomi berbasis kelautan yang inklusif dan berkelanjutan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi masa depan Indonesia.

Pembangunan ekonomi biru, kata Suharso, paling relevan dengan negara-negara kepulauan seperti Indonesia. Sebagai negara dengan lautan yang mencakup lebih dari dua pertiga wilayah negara, membangun ekonomi kelautan yang berkelanjutan sangat penting bagi Indonesia.

Ekonomi biru berpotensi untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi Indonesia dan global serta mencapai agenda pembangunan berkelanjutan, seperti ekosistem tanpa kemiskinan, tanpa kelaparan, energi yang bersih dan terjangkau.

"Transisi menuju ekonomi biru adalah suatu keharusan bagi negara seperti Indonesia, karena menawarkan kesempatan yang belum pernah ada sebelumnya untuk memulihkan dan mengubah secara struktural sistem ekonomi dan sosial," kata Suharso seperti dikutip dari Antara.

Pada November 2021, Bappenas telah meluncurkan Indonesia Blue Economic Development Framework. Dokumen tersebut disusun dengan dukungan dari The Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) dan terdiri dari pendekatan terpadu dan komprehensif dengan mempertimbangkan potensi besar sumber daya laut di Indonesia.

Lintas Sektoral

Dalam kesempatan itu, Suharso turut menekankan bahwa ekonomi biru bersifat lintas sektoral. Pihaknya mencita-citakan dua pilar pembangunan ekonomi biru. Pilar pertama mengangkat sektor-sektor tradisional, seperti perikanan, industri pengolahan makanan, pariwisata, perdagangan perikanan. Sedangkan pilar kedua adalah memperluas sektor-sektor yang sedang berkembang menjadi peluang ekonomi baru bagi negara, yaitu energi terbarukan dengan ekonomi dari keanekaragaman samudra serta penelitian dan inovasi yang dapat diterjemahkan ke dalam kegiatan komersial.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform (IESR), Fabby Tumiwa, mengatakan pelaksanaan ekonomi biru yang berorientasi pada pemanfaatan laut dan sumber daya kelautan secara lestari dapat menjaga kekayaan laut agar menjadi sumber penghidupan, penyerapan tenaga kerja, investasi dan sumber daya pembangunan berkelanjutan.