EBT Bisa Kurangi Beban APBN

JAKARTA - Pemerintah perlu mempercepat pengembangan pembangkit energi baru dan terbarukan (EBT) di Tanah Air. Karena itu, upaya menarik minat swasta dan mencari bantuan pendanaan pihak luar juga harus digalakkan.

Saat ini, momentum tepat untuk mendorong pembangunan EBT. Sebab, perkembangan geopolitik membuat beban APBN makin berat, sebagai dampak dari kebergantungan terhadap impor minyak.

Ketua Umum Masyarakat Energi Baru dan Terbarukan Indonesia (Meti), Surya Darma, mengatakan perkembangan geopolitik saat ini dan ke depannya rentan dengan gejolak harga minyak. Situasi tersebut diyakininya dapat membebani APBN karena posisi Indonesia sebagai net importir minyak.

Surya memperingatkan potensi konflik di kawasan Eropa Timur dan Timur Tengah ke depannya tak menentu sehinga membuat harga energi fosil terus melambung. "Dengan kenaikan harga energi fosil yang luar biasa menyebabkan harga energi terbarukan menjadi jauh lebih murah. Hal ini akan berdampak juga pada penggunaan energi mix di masa yang akan datang, sehingga perlulah saat ini menagih komitmen itu," papar Surya, di Jakarta, Selasa (15/3).

Karena itu, dia berharap PLN konsisten memprioritaskan pemanfaatan EBT di daerah daerah. Hal itu juga tentunya akan menjadi angin segar bagi pengembangan energi terbarukan ke depannya.

Seperti diketahui, saat ini, PT Perusahaan Listrik Negara atau PLN (Persero) tengah mendorong pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Upper Cisokan. Total kapasitas pembangkit energi baru dan terbarukan (EBT) sebesar 1.040 megawatt (MW) dan berlokasi di perbatasan Kabupaten Bandung dan Cianjur, Jawa Barat.

Deputi Bidang Keuangan dan Manajemen Risiko Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Nawal Nely, menilai dalam konteks global dan nasional, pembangunan PLTA Upper Cisokan ini merupakan langkah yang tepat waktu dan kritikal oleh PLN dalam proses transisi energi.

Dalam pandangannya, proyek ini menjawab langsung mandat Sustainable Development Goals (SDGs) terkait pemerataan akses listrik, efisiensi penggunaan energi, serta memperbesar proporsi EBT pada portofolio energi primer PLN dalam jangka panjang.

"PLTA ini akan mengurangi ketergantungan dan sensitivitas APBN terhadap gejolak harga komoditas utama, terutama minyak dan gas. Sehingga koefisien korelasi biaya dengan pergerakan harga minyak dan gas dapat dikurangi," ucapnya di Jakarta, Selasa (15/3).

Pembiayaan Kompetitif

Sebelumnya, PLN melakukan kerja sama pendanaan sebesar 380 juta dollar AS dari 610 juta dollar AS yang direncanakan untuk mendukung pembangunan PLTA Upper Cisokan. Komitmen pendanaan ini ditandai dengan penandatanganan Naskah Perjanjian Penerusan Pinjaman (NPPP).

Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo, mengatakan dukungan pembiayaan yang kompetitif itu sekaligus menjadi bukti PLN mendapatkan kepercayaan internasional. "Dunia internasional memiliki kepercayaan kepada pemerintah Indonesia dan PLN dalam upaya membangun infrastruktur kelistrikan melalui pembangkit-pembangkit EBT dan rendah emisi karbon. Ini merupakan langkah nyata PLN yang didukung oleh kehadiran pemerintah RI dalam proses transisi energi menuju net zero emissions dengan pasokan EBT dengan skala dan kapasitas besar," ujarnya.

Proyek di Jabar ini ditargetkan beroperasi pada 2025 dan memasok kebutuhan listrik di sistem Jawa-Bali. Proyek yang menggunakan teknologi pumped storage ini akan menghasilkan energi efisien, rendah karbon, serta dapat menjadi enabler utama dalam rangka proses transisi energi dan masuknya pembangkit EBT intermittent dalam portofolio besar di sistem Jawa-Bali.