Dulu Distafkan Ahok, Kini Jadi Tim Utama Djarot

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI kembali melakukan perombakan pejabat tingkat eselon II, III dan IV. Tercatat ada sekitar 221 pejabat yang telah dilantik di Balai Kota, Jakarta Pusat pada Kamis (13/7). Dengan rincian sebanyak 18 pejabat dari eselon II, 58 eselon III dan 145 eselon IV.

Perombakan yang dilakukan Gubernur DKI Jakarta, Djarot Saiful Hidayat disisa masa jabatannya yang hanya tinggal empat bulan itu diperbolehkan. Lantaran Pemprov DKI sudah mendapat restu dari Kementerian Dalam Negeri (Mendagri) untuk melakukan perombakan ini.

Untuk mengetahui lebih lanjut terkait rotasi, mutasi dan demosi pejabat eselon, wartawan Koran Jakarta, Annisa Ibrahim, mewawancarai Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DKI Jakarta Agus Suradika di Jakarta, Kamis (13/7). Berikut petikannya:

Apa alasan Pemprov DKI Jakarta melakukan perombakan terhadap ratusan pejabat eselon ?

Untuk tingkat eselon II dilakukan rotasi, mutasi dan demosi karena ada kinerja yang lambat. Misalnya, ada anggaraan pengadaan lahan tetapi sampai sekarang tidak ada tanda-tanda dan juga serapannya rendah. Kemudian layanan perizinan, di PTSP cepat tetapi lama di back office.

Sedangkan di tingkat eselon III dan IV ini mengisi kekosongan jabatan. Karena setiap bulan itu selalu ada PNS DKI yang pensiun dan meninggalkan jabatannya. Nah ini diisi supaya roda organisasi tetap jalan.

Intinya, untuk memantapkan kinerja semua pejabat. Empat bulan kan bukan waktu yang pendek juga untuk sebuah pelayanan masyarakat, kami perlu lebih mempercepat.

Dalam perombakan PNS kali ini, apa ada pejabat yang di grounded ?

Tidak ada. Demosi yang dilakukan hanya menurunkan jabatan dari eselon IIa ke IIb saja. Pejabat yang didemosi masih tetap pimpinan tinggi pratama.

Apakah peluang perombakan PNS masih bisa terjadi?

Peluang rotasi, mutasi dan demosi PNS masih saja terbuka, tergantung Pak Gubernur. Apalagi masih ada PNS DKI yang sudah masuk waktu pensiun pada Agustus 2017 bulan depan.

Jabatan yang ditinggal pensiun itu tidak bisa kosong sangat lama, harus segera diisi. Tapi harus izin dan atas persetujuan dari Kemendagri dulu baru bisa dilakukan pelantikan perombakan PNS.

Terkait dengan mantan pejabat eselon II yang pernah dicopot oleh Gubernur DKI sebelumnya. Mengapa saat ini kembali di lantik ?

Memang ada beberapa yang sebelumnya pejabat eselon II kemudian distaffkan dan sekarang dijadikan menjadi anggota Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan atau TGUPP. Seperti mantan Kepala Dinas Pendidikan DKI Taufik Yudi Mulyanto, mantan Kepala Inspektorat DKI Lasro Marbun dan mantan Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman Ika Lestari Aji.

Kenapa tiga nama tersebut yang dijadikan anggota TGUPP ?

Ketiga orang tersebut memiliki kemampuan di bidangnya masing-masing. Pak Taufik dilantik di bidang percepatan pendidikan. Pak Lasro itu pakar banyak hal jadi untuk mengoptimalkan peran, terutama soal kajian hukum dan Bu Ika di perumahan.

Jadi anggota TGUPP itu sebanyak 15 orang. Mereka tidak memiliki jabatan dan masih sebagai staf namun seperti staf termulia karena merupakan tim gubernur. P-5