Dukung IKN Nusantara, Perdana Menteri Malaysia Menyatakan Siap Bangun Kawasan Perbatasan di Kalimantan

JAKARTA - Perdana Menteri Malaysia Dato' Sri Ismail Sabri Yaakob mendukung rencana pemerintah Indonesia membangun Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara dalam jumpa pers bersama Presiden RI Joko Widodo sesudah pertemuan di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (1/4).

Salah satu bentuk dukungan tersebut adalah kesiapan pemerintah Malaysia untuk meningkatkan pembangunan kawasan perbatasan darat dengan Indonesia di Pulau Kalimantan.

"Dengan pembukaanibu negara(IKN) Nusantara, kami bersetuju supaya pembangunan di kawasan sempadan (perbatasan) akan diperhebatkan," kata PM Malaysia dalam jumpa pers bersama Presiden Jokowi dalam siaran langsung kanal YouTube resmi Sekretariat Presiden, Jumat (1/4).

PM Ismail Sabri juga menyatakan pihaknya dan Presiden Jokowi memiliki pandangan serupa bahwa kedua negara harus mengenal lebih jauh mengenai kawasan-kawasan yang perlu ditingkatkan pembangunannya dalam menyambut IKN Nusantara, baik di wilayah Malaysia maupun Indonesia.

PM Ismail Sabri beserta rombongan tiba di Istana Merdeka sekitar pukul 10.55 WIB. Bersama Presiden Jokowi, dia menyaksikan langsung penandatanganan nota kesepahaman (MoU) mengenai penempatan dan perlindungan pekerja migran Indonesia di Malaysia.

Penandatanganan MoU itu dilakukan oleh Menteri Ketenagakerjaan RI Ida Fauziyah dan Menteri Sumber Daya Manusia Malaysia Saravanan Murugan.

Sebelumnya, Presiden RI Jokowi dan PM Ismail Sabri sempat melakukan pertemuan empat mata, termasuk di veranda belakang Istana Merdeka.

"Kalau bukan karena hari Jumat, bisa lebih panjang lagi perbincangan," kata PM Ismail Sabri.

Selain Menaker Ida Fauziyah, turut mendampingi Presiden dalam menerima kunjung PM Malaysia adalah Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, dan Duta Besar RI untuk Malaysia Hermono.

Sementara itu, dalam kunjungannya PM Malaysia didampingi rombongan, antara lain, Menteri Komunikasi dan Multimedia Annuar Musa, Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal Mahdzir Khalid, Wakil Menteri Luar Negeri Kamarudin Jaffar, dan Anggota Parlemen Malaysia Dato' Tajuddin Abdul Rahman.