Dua Tahun Ditangguhkan, Donald Trump Boleh Main Facebook Lagi

Perusahaan induk Facebook, Meta, pada Rabu (25/1) mengumumkan akan memulihkan akun pribadi mantan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump dalam beberapa minggu mendatang.

Rencana itu sekaligus mengakhiri dua tahun penangguhan akun Facebook Trump yang diberlakukan setelah pemberontakan 6 Januari 2021, usai kekalahannya dari kursi kepresidenan. Ia ditangguhkan sehari setelahnya, karena memuji orang yang melakukan tindakan kekerasan pada pemberontakan di Capitol.

"Publik harus dapat mendengar apa yang dikatakan politisi mereka - yang baik, yang buruk, dan yang jelek - sehingga mereka dapat membuat pilihan berdasarkan informasi di kotak suara," tulis Nick Clegg, wakil presiden urusan global Meta.

Dalam sebuah unggahan resmi perusahaan, Meta mengatakan pihaknya akan menambahkan kebijakan baru untuk memastikan tidak ada "pelanggar" yang kembali melanggar aturannya, termasuk yang dilakukan para kandidat politik atau pemimpin dunia sekalipun.

Mengingat pelanggaran sebelumnya, Clegg mengatakan Trump akan menghadapi hukuman yang lebih tinggi untuk pelanggaran berulang. Hukuman tersebut juga akan berlaku untuk tokoh publik lain yang akunnya dipulihkan dari penangguhan terkait kerusuhan sipil di bawah protokol yang diperbarui.

"Jika Trump mengunggah konten yang melanggar ketentuan lebih lanjut, konten tersebut akan dihapus dan dia akan diskors antara satu bulan hingga dua tahun, tergantung pada tingkat pelanggarannya," tulis Clegg.

Tak hanya di Facebook, Meta mengatakan akun Instagram Trump yang juga ditangguhkan akan dipulihkan dalam beberapa minggu mendatang.

Sarana Kampanye Trump

Melansir The Associated Press, Facebook menjadi sumber penting pendapatan penggalangan dana untuk kampanye Trump, yang menghabiskan jutaan dolar AS hanya untuk iklan pada tahun 2016 dan 2020.

Melalui Facebook, Trump mampu berkomunikasi langsung dengan 34 juta pengikutnya. Kembalinya Trump ke Facebook juga memungkinkan dia untuk melanjutkan penggalangan dana langsung bagi kampanye berikutnya.

"FACEBOOK, yang telah kehilangan nilai miliaran dolar sejak menangguhkan akun Presiden favorit Anda [Trump], saya baru saja mengumumkan bahwa mereka memulihkan akun saya. Hal seperti itu tidak boleh terjadi lagi pada Presiden yang sedang menjabat, atau siapa pun yang tidak pantas menerima pembalasan!" ujar Trump.

Pro dan Kontra

Sepanjang masa jabatannya sebagai presiden, cara Trump menggunakan media sosial telah menimbulkan tantangan signifikan bagi platform media sosial yang mencoba menyeimbangkan kebutuhan publik untuk mendengar argumen tokoh politik dengan kekhawatiran tentang penyebaran informasi yang salah, dan hasutan kekerasan.

Heidi Beirich, pendiri Global Project Against Hate and Extremism, yang turut mengecam langkah Meta mengatakan, membiarkan Trump kembali di Facebook sama saja mengirimkan sinyal ke tokoh lain bahwa mereka dapat melanggar aturan tanpa konsekuensi yang bertahan lama.

"Facebook menciptakan celah untuk Trump yang dia lalui. Dia menghasut pemberontakan di Facebook dan sekarang dia kembali," ujar Heidi.

Presiden organisasi Hak Asasi Manusia (HAM) National Association for the Advancement of Colored People (NAACP), Derrick Johnson, mengecam keputusan itu sebagai contoh utama menempatkan keuntungan di atas keselamatan orang.

"Cukup mencengangkan bahwa seseorang dapat memuntahkan kebencian, memicu konspirasi, dan menghasut pemberontakan dengan kekerasan di gedung Capitol negara kita, dan Mark Zuckerberg masih percaya bahwa itu tidak cukup untuk menyingkirkan seseorang dari platformnya," katanya.

Pada sisi lain, Anthony D. Romero selaku Direktur Eksekutif American Civil Liberties Union menyebut pemulihan akun tersebut sebagai panggilan yang tepat karena publik memiliki kepentingan untuk mendengar pendapat atau argumen kandidat politik.

"Suka atau tidak, Presiden Trump adalah salah satu tokoh politik terkemuka di negara ini dan publik memiliki minat yang kuat untuk mendengarkan pidatonya. Memang, beberapa postingan media sosial Trump yang paling ofensif akhirnya menjadi bukti penting dalam tuntutan hukum yang diajukan terhadap dia dan pemerintahannya," katanya.