Dua Negara Usul Keringanan Sanksi

Ditambahkan Menlu Yi bahwa DK PBB pada akhirnya harus mempertimbangkan ketentuan untuk mengubah sanksi sehubungan dengan kepatuhan Korut. "Tiongkok percaya bahwa tekanan bukan jadi solusi, namun memberlakukan sanksi yang dibarengi promosi untuk penyelesaian politik juga keduanya sama pentingnya," imbuh Menlu Tiongkok.

Seruan Menlu Tiongkok didukung oleh Russia yang menyerukan agar sanksi terhadap Korut ditinjau ulang. "Pemberian sanksi seharusnya tak jadi penghukuman secara kolektif," kata Menlu Russia, Sergei Lavrov, sembari menyerukan bahwa sudah saatnya untuk memberikan sinyal positif bagi Pyongyang agar Korut mau meneruskan langkah denuklirisasi.

"Langkah-langkah denuklirisasi Korut secara bertahap seharusnya diikuti oleh keringanan sanksi," imbuh Menlu Russia. "AS dan mitranya tak perlu memberlakukan pengetatan sanksi ketika Korut telah mengambil langkah penting menuju denuklirisasi," imbuh Menlu Russia itu.

Dalam pidato pembukaan sidang DK PBB yang dibacakan Menlu AS, Mike Pompeo, sebelumnya menyerukan tetap diberlakukannya sanksi secara ketat terhadap Korut dengan harapan bahwa Pyongyang akan terus melakukan diplomasi lewat meja perundingan.

"Pemberlakukan sanksi oleh DK PBB harus diteruskan sampai kita pada akhirnya bisa mendapatkan denuklirisasi secara penuh dan bisa diverifikasi," kata Menlu AS. "Anggota dari DK PBB harus jadi panutan bagi upaya itu dan masing-masing dari kita semua harus saling bertanggung jawab," ucap Pompeo.
Halaman Selanjutnya....