Dua Negara Usul Keringanan Sanksi

Dalam sidang DK PBB, Tiongkok dan Russia menyerukan agar sanksi terhadap Korut diperingan karena secara bertahap Pyongyang telah memulai denuklirisasi. Seruan itu ditolak AS.

NEW YORK - Tiongkok dan Russia pada Kamis (27/9) kompak menyatakan keringanan atas sanksi terhadap Korea Utara (Korut) dan menolak desakan Amerika Serikat (AS) yang mendesak tetap diberlakukannya sanksi di Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB).

Dewan Keamanan PBB yang dipimpin AS, sebelumnya telah mengadopsi resolusi 3 sanksi untuk menghilangkan pendapatan devisa Korut yang akan dialokasikan untuk program nuklir dan misil balistik.

"Telah ada perkembangan yang positif terkait hubungan Korut dan Korea Selatan (Korsel) yang kemudian diiringi membaiknya hubungan AS-Korut seharusnya ditanggapi dengan keringanan sanksi," kata Menteri Luar Negeri Tiongkok, Wang Yi, saat berbicara di forum pertemuan DK PBB.

Ditambahkan Menlu Yi bahwa DK PBB pada akhirnya harus mempertimbangkan ketentuan untuk mengubah sanksi sehubungan dengan kepatuhan Korut. "Tiongkok percaya bahwa tekanan bukan jadi solusi, namun memberlakukan sanksi yang dibarengi promosi untuk penyelesaian politik juga keduanya sama pentingnya," imbuh Menlu Tiongkok.

Seruan Menlu Tiongkok didukung oleh Russia yang menyerukan agar sanksi terhadap Korut ditinjau ulang. "Pemberian sanksi seharusnya tak jadi penghukuman secara kolektif," kata Menlu Russia, Sergei Lavrov, sembari menyerukan bahwa sudah saatnya untuk memberikan sinyal positif bagi Pyongyang agar Korut mau meneruskan langkah denuklirisasi.

"Langkah-langkah denuklirisasi Korut secara bertahap seharusnya diikuti oleh keringanan sanksi," imbuh Menlu Russia. "AS dan mitranya tak perlu memberlakukan pengetatan sanksi ketika Korut telah mengambil langkah penting menuju denuklirisasi," imbuh Menlu Russia itu.

Dalam pidato pembukaan sidang DK PBB yang dibacakan Menlu AS, Mike Pompeo, sebelumnya menyerukan tetap diberlakukannya sanksi secara ketat terhadap Korut dengan harapan bahwa Pyongyang akan terus melakukan diplomasi lewat meja perundingan.

"Pemberlakukan sanksi oleh DK PBB harus diteruskan sampai kita pada akhirnya bisa mendapatkan denuklirisasi secara penuh dan bisa diverifikasi," kata Menlu AS. "Anggota dari DK PBB harus jadi panutan bagi upaya itu dan masing-masing dari kita semua harus saling bertanggung jawab," ucap Pompeo.

Ditambahkan oleh Menlu Pompeo bahwa Korut bisa meraih masa depan yang lebih cerah jika pemimpinnya, Kim Jong-un, memenuhi komitmennya pada AS untuk mengakhiri program nuklir dan misil balistiknya. "Namun jalan menuju perdamaian dan masa depan yang cerah bisa dicapai melalui diplomasi dan denuklirisasi," imbuh dia.

Dalam pidatonya, Pompeo juga mengatakan bahwa sanksi terhadap Korut telah berulang kali dilanggar. AS mendeteksi telah terjadinya transfer minyak antarkapal di lepas pantai dan menuding Korut telah melakukan impor ilegal batu bara untuk membiayai program persenjataannya.

Tiongkok adalah mitra dagang utama Korut. Sementara Russia diketahui telah menampung puluhan ribu pekerja asal Korut yang jadi penghasil sumber devisa penting bagi Pyongyang.

Sikap Korsel-Jepang

Walau ada seruan dari Tiongkok dan Russia, DK PBB tetap bersatu dalam mengambil pendekatan terhadap Korut dengan memberlakukan sanksi-sanksi keras dan terarah untuk menghentikan aliran dana bagi program-program nuklir dan misil balistik Pyongyang.

Menlu Jepang, Fumio Kishida, dan Menlu Korsel, Kang Kyung-wha, mengatakan mereka sangat mendukung usaha untuk terus memberlakukan tekanan terhadap Pyongyang.

"Bagi Korsel, kami berkomitmen untuk terus bekerja sama dengan masyarakat internasional untuk memastikan bahwa sanksi-sanksi Dewan Keamanan terus diberlakukan, bahkan sewaktu kami terus berhubungan dengan Korut untuk memfasilitasi kemajuan berarti menuju denuklirisasi sepenuhnya," ucap Menlu Kang.

Menlu Korsel itu juga menyatakan optimisme bahwa isu Korut akan mengalami kemajuan. Saat menghadiri sidang Majelis Umum PBB tahun lalu, Menlu Kang mengungkapkan keprihatinan negaranya mengenai uji-uji misil Korut. Ia bahkan tidak pernah membayangkan bahwa akan ada pembicaraan antar-Korea dan KTT antara Presiden AS, Donald Trump, dan pemimpin Korut, Kim Jong-un.

AFP/VoA/I-1