Nasional Mondial Ekonomi Megapolitan Olahraga Rona The Alun-Alun Kupas Splash Wisata Perspektif Wawancara Edisi Weekend Foto Video Infografis

"Drama" Naik-Turun Harga BBM

Foto : istimewa
A   A   A   Pengaturan Font

Itu sama artinya, Presiden ingin mengatakan bahwa Jonan tidak mendengar dan memahami aspirasi yang berkembang di masyarakat. Presiden ingin menegaskan, Jonan tidak cermat dalam mengambil keputusan. Apalagi keputusan yang menyangkut hajat hidup orang banyak ini.

Presiden tidak yakin dengan hitung-hitungan Jonan. Karena itu, Presiden minta Kementerian ESDM menghitung secara cermat dinamika harga minyak internasional, termasuk neraca migas secara keseluruhan. Kemenkeu juga diminta menganalisis kondisi fiskal secara keseluruhan agar tiap kebijakan, termasuk harga BBM, tetap dalam koridor menjaga kesehatan fiskal. Kondisi lain yang luput dan tidak dipertimbangkan Jonan adalah daya beli masyarakat.

Koreksi Presiden Joko Widodo atas keputusan Jonan ini mengingatkan pada peristiwa pada pengujung 2015. Saat itu, Jonan yang masih menjabat menteri perhubungan menerbitkan surat larangan pengoperasian ojek atau transportasi umum berbasis online. Alasannya, berbenturan dengan aturan. Salah satunya menggunakan kendaraan pribadi sebagai transportasi umum. Kebijakan itu langsung menimbulkan reaksi publik. Tak menunggu lama, Presiden Joko Widodo langsung mengoreksi.

Sekitar enam bulan kemudian, pada Juli 2016, Presiden merombak atau reshuffle kabinet. Jonan dicopot dari posisi menteri perhubungan diganti mantan Dirut Angkasa Pura II, Budi Karya Sumadi. Tak ada penjelasan alasan pencopotan. Namun, pada Oktober 2016, Jonan kembali masuk dalam Kabinet Kerja sebagai Menteri ESDM menggantikan Arcandra Tahar yang dicopot karena masalah kewarganegaraan. Arcandra pun akhirnya menjadi wakil menteri ESDM mendampingi Jonan.

Drama naik-turunnya harga BBM menunjukkan bahwa koordinasi antarinstansi dan kementerian masih lemah. Dia belum berjalan maksimal walaupun pemerintah ini sudah empat tahun berjalan. Miskoordinasi masih terjadi antara Presiden dan bawahan. Akhirnya, publik mencurigai bahwa keputusan penundaan kenaikan BBM tidak lebih dari sekadar pencitraan, mencari simpati masyarakat menjelang Pilpres 2019.
Halaman Selanjutnya....

Komentar

Komentar
()

Top