Nasional Mondial Ekonomi Daerah Megapolitan Olahraga Rona The Alun-Alun Kupas Splash Wisata Perspektif Wawancara Edisi Weekend Foto Video Infografis
Proses Legislasi

DPR Sahkan Sembilan UU pada Rapat Paripurna Terakhir

Foto : Koran Jakarta/M Fachri

Paripurna terakhir -- Angggota DPR dari FPPP Ahmad Baidowi mengangkat papan namanya usai sidang Paripurna terakhirnya sebagai anggota DPR, di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen Senayan, Senin (30/9). Selama periode 2019-2024 DPR telah menyelesaikan k 225 UU yang terdiri dari 48 UU dari daftar Prolegnas 2019-2024 dan 177 kumulatif terbuka.

A   A   A   Pengaturan Font

Selain mengesahkan sejumlah UU, DPR pada rapat paripurna hari ini juga mendengarkan beberapa laporan dari alat kelengkapan dewan (AKD) yang kemudian diambil keputusan, yakni laporan Komisi IX atas Hasil Pembicaraan Tingkat I/Pembahasan terhadap RUU tentang Pengawasan Obat dan Makanan, serta laporan Panitia Angket DPR RI terhadap Penyelenggaraan Haji.

Selanjutnya, laporan Tim Pengawasan DPR RI terhadap Pelaksanaan Penanganan Bencana dan laporan Tim Pengawasan DPR RI, terhadap Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, UU yang disahkan dalam rapat paripurna terakhir DPR periode 2019-2024 yakni UU tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintahan Republik India Mengenai Kerja Sama Dalam Bidang Pertahanan.

UU tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintahan Republik Federatif Brasil tentang Kerja Sama terkait Bidang Pertahanan. UU tentang Pengesahan Memorandum Saling Pengertian antara Kementerian Pertahanan Republik Indonesia dan Kementerian Pertahanan Persatuan Emirat Arab mengenai Kerja Sama di Bidang Pertahanan.

Kemudian UU tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Kamboja tentang Kerja Sama di Bidang Pertahanan dan UU tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Prancis tentang Kerja Sama di Bidang Pertahanan.

Selanjutnya UU terhadap 25 RUU tentang Kabupaten/Kota, UU terhadap 27 RUU tentang Kabupaten/Kota, UU tentang Perubahan Ketiga atas UU No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran serta UU tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten.


Redaktur : Sriyono
Penulis : Antara

Komentar

Komentar
()

Top