DPR RI Siapkan Skenario Pindah ke Ibu Kota Baru

"Otorita IKN harus melaksanakan pembangunan sesuai dengan tahapan dan harus diperhatikan secara detail, sehingga kami perlu masukan dan koordinasi yang baik dengan banyak pihak, terutama dari Setjen DPR RI sebagai pihak parlemen untuk menyiapkan perpindahan lembaga ke IKN," kata Jaka.

Ia menilai koordinasi merupakan hal penting dan harus dilakukan terus menerus, supaya semua pihak bisa memahami apa yang menjadi syarat sesuai peraturan dan fungsi-fungsi yang dibutuhkan dalam proses pembangunan di IKN.

"Masukan dari hasil diskusi dalam kunjungan tim dari Setjen DPR RI ini segera disampaikan ke lembaga-lembaga terkait yang terlibat dalam pembangunan dan penyediaan lahan di IKN," kata Jaka.

Sebelumnya, terkait Rancangan Undang-Undang (RUU) Perubahan atau Revisi atas UU Nomor 3 tentang Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Otorita IKN mengatakan sektor perumahan dapat mempercepat penyediaan hunian terjangkau bagi masyarakat di IKN.

"Pada intinya dengan perubahan UU ini bukan saja soal percepatan penyediaan hunian di IKN Nusantara, namun juga mempercepat penyediaan hunian yang terjangkau dalam bentuk rumah menengah dan rumah sederhana di IKN Nusantara," ujar Deputi Bidang Sarana dan Prasarana OIKN Silvia Halim dalam diskusi daring Konsultasi Publik IV yang diikuti di Jakarta, Jumat.
Halaman Selanjutnya....