DPR Ingin Anggaran Kemen PPPA Ditambah

JAKARTA - DPR ingin anggaran Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) ditambah. Penambahan anggaran ini berdasarkan kinerja dan pencapaian Kemen PPPA termasuk dalam penanganan pandemi Covid-19.

"Komisi VIII DPR minta kepada Menteri PPPA agar berkonsultasi dengan Kementerian Keuangan dan Bappenas untuk peningkatan anggaran Kementerian mengingat beban tanggung jawab yang diemban sangat besar," kata Wakil Ketua Komisi VIII DPR, Ace Hasan Syadzily, di Jakarta, Kamis (14/1).

Ace mengapresiasi capaian penyerapan anggaran Kemen PPPA hingga 98,03 persen atau berada di tempat keempat dari 34 kementerian. Dia meminta Kemen PPPA meningkatkan kerja sama dan koordinasi dengan kementerian atau lembaga untuk memprioritaskan program yang berdampak signifikan bagi peningkatan indeks pembangunan manusia (IPM) Perempuan yang saat ini masih berada di bawah IPM Laki-laki.

"Kami semua berharap Kemen PPPA dapat mempertahankan kinerja di Tahun 2021 ini," jelasnya.

Terus Berinovasi

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Bintang Puspayoga, mengungkapkan kinerja Kemen PPPA ini ditunjang strategi pelaksanaan kegiatan secara virtual atau hybrid. Sehingga pencapaian target kinerja dalam masa pandemi Covid-19 tetap terjaga.

Dia mengatakan pihaknya terus melakukan inovasi program melalui sinergi dengan institusi lainnya. Sebagai contoh, pihaknya bersama Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi telah mendeklarasikan Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak.

"Ini kita kawal terus dan koordinasi intens terkait intervensinya," imbuhnya.

Selain itu, kata dia, pihaknya juga bekerja sama dengan Kementerian Koperasi dan UKM untuk mendukung pemberdayaan perempuan melalui koperasi perempuan dan UKM Perempuan. Pihaknya juga bekerja sama PT Permodalan Nasional Madani (PNM) di beberapa daerah untuk pendampingan kepada perempuan pra-sejahtera.

"Sinergi yang kami bangun betul-betul semaksimal mungkin memanfaatkan mitra-mitra yang kami punya," ucapnya. n ruf/N-3