DPR Ingatkan Kementerian HAM Agar Tak Sibuk Urus Organisasi tapi Lupa Tupoksi

Agun juga menekankan bahwa struktur kementerian perlu dibangun berdasarkan analisis beban kerja, bukan sekadar mengikuti jumlah provinsi. Dengan demikian, kementerian bisa menghindari pemborosan anggaran dan lebih fokus pada penyediaan pelayanan HAM yang sesuai kebutuhan, termasuk perbedaan antara beban kerja di bidang pemasyarakatan dan imigrasi di berbagai wilayah.

Dalam rapat tersebut, Agun berulang kali menekankan pentingnya efektivitas dan efisiensi melalui penggunaan sumber daya manusia yang sudah ada. Ia berharap agar Menteri Pigai dapat memanfaatkan personil yang ada sebagai pendamping yang bisa menjalankan tugas-tugas penting kementerian dengan baik.

Pandangan Agun ini menjadi pengingat bahwa di tengah pemisahan tiga kementerian yang bertujuan memperkuat fungsi dan peran masing-masing, efisiensi dalam penggunaan anggaran dan sumber daya manusia tetaplah kunci untuk mencapai tujuan bersama dalam melindungi dan memajukan HAM di Indonesia.