DPR: Evaluasi Pelaksanaan Haji 2024 Perlu Libatkan Pemerintah Arab Saudi

Selly berharap, setelah pelaksanaan haji selesai, pemerintah Indonesia dapat mengevaluasi kinerja pihak Masyair dan menentukan mana yang bisa kembali diajak bekerja sama dan mana yang harus diputus kontraknya. Selain itu, evaluasi terhadap kementerian dan lembaga di Indonesia juga diperlukan, terutama terkait keimigrasian, untuk menghindari masalah yang sama di masa mendatang.

"Kami juga akan meminta pemerintah Indonesia mengevaluasi kementerian dan lembaga, terutama pihak keimigrasian, agar masalah-masalah ini tidak terulang lagi. Ini penting, terutama untuk jemaah umroh, backpacker, dan mereka yang melaksanakan haji ilegal," jelas Selly.

Selly juga menekankan pentingnya evaluasi pembiayaan ibadah haji, mengingat biaya yang tinggi tidak seharusnya menjadi beban berat bagi para jemaah. "Evaluasi pembiayaan ibadah haji juga perlu dilakukan agar biaya yang tinggi tidak menjadi beban bagi para jemaah," pungkasnya.

Evaluasi ini diharapkan dapat memperbaiki pelayanan haji di masa mendatang, sehingga jemaah Indonesia dapat melaksanakan ibadah dengan lebih nyaman dan lancar.