Setelah Dihapus, UN Bakal Diterapkan Lagi di Tahun Ajaran baru 2025/2026

JAKARTA - Ujian Nasional (UN) yang sebelumnya telah dihapus kemungkinan kembali digelar pada tahun ajaran baru yaitu tahun ajaran 2025/2026. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti menyatakan, UN sudah siap secara konsep dan skema pelaksanaannya.

“Ujian Nasional sudah siap sebenarnya secara konsep, tapi 2025 ini belum kita laksanakan. Insyaallah kalau nanti sudah masuk pada tahun pelajaran yang berikutnya,” ujar Mu’ti, usai rapat dengan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), di Jakarta, Senin (30/12).

Dia menerangkan, UN nantinya akan berfungsi sebagai pemetaan mutu serta data kemampuan individual siswa terutama yang berguna untuk penerimaan mahasiswa baru. Menurutnya, hal tersebut belum terpenuhi dengan sistem sampling sepertisekarang.

“Sehingga kemampuan yang ada ya sampling. Maka keperluan dengan penerimaan mahasiswa baru itu nanti kalau misalnya nanti akan kita laksanakan maka itu akan bersifat individual bukan sampling,” tuturnya.

Sebagai informasi, pemerintahan sebelumnya menghapus UN dan menggantinya dengan Asesmen Nasional (AN). Berbeda dengan UN yang mengetes siswa, AN melakukan asesmen terhadap siswa, guru, serta kepala sekolah dengan materi literasi, numerasi, dan lingkungan sekolah dan hasilnya digunakan untuk perbaikan pembelajaran.

Ketimpangan

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi X DPR RI, My Esti Wijayati, menilai, pemberlakuan UN harus dikaji secara mendalam mengingat masih tingginya ketimpangan kualitas pendidikan antar wilayah. Menurutnya, pelaksanaan kegiatan belajar mengajar khususnya daerah 3T perlu menjadi bahan pertimbangan penting jika UN akan diberlakukan kembali.

“Ketika bicara UN kita bicaranya adalah secara keseluruhan seluruh Indonesia. Kita bisa bayangkan bagaimana dengan infrastruktur yang belum memadai di banyak tempat kemudian juga SDM-nya yang tentu pasti tidak sama pasti semuanya mempunyai problem-problem tersendiri,” ucapnya.

Dia menyebut, pihaknya terus menggali metode penilaian hasil belajar siswa yang adaptif dan bisa dilaksanakan secara nasional.

Terlebih setiap perubahan dalam sistem pendidikan perlu mempertimbangkan kondisi geografis kualitas pendidikan dan pemerataan akses di seluruh­ ­Indonesia.

My Esti berharap metode yang digunakan nantinya mampu memperbaiki sistem pendidikan dan mewujudkan pemerataan pendidikan di Indonesia. Meski demikian, dia berharap UN kembali dilaksanakan.

“Harapannya UN juga menjadi salah satu hal yang bisa kita lakukan lagi meskipun boleh dikatakan tidak untuk dilakukan dalam rangka kelulusan, tetapi di dalam rangka salah satunya untuk mencari sekolah di atasnya atau masuk perguruan tinggi ini pun,” ucapnya. ruf/S-2