DPR Dorong Reformasi Total Industri Farmasi

JAKARTA - DPR RI menekankan pentingnya reformasi total pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di bidang farmasi. Sebab, BUMN farmasi Indofarma baru-baru ini tersandung kasus fraud hingga membuat kerugian perusahaan yang membengkak pada 2023.

"Ini menjadi warning (peringatan), khususnya di dunia farmasi. Kita lihat hampir di sebagian besar, saya nggak tau problemnya dimana ini, apakah Kimia Farma dan lain-lain saya nggak tau apakah sudah terlalu lama seperti ini. Memang harus ada reformasi total khususnya di dunia farmasi," tegas Anggota Komisi VI Muslim dalam Rapat Kerja bersama Kementerian BUMN di Jakarta, Senin (9/2).

Politisi Fraksi Partai Demokrat ini menilai selama ini BUMN Farmasi masih kalah dengan swasta. Padahal, BUMN seharusnya memiliki kewenangan lebih.

Kendati Muslim begitu keras menyoroti perusahaan plat merah bidang farmasi tersebut, namun dirinya tetap mengapresiasi langkah langkah konkret yang telah dilakukan pemerintah untuk mengatasi masalah di BUMN Farmasi.

Seperti diketahui, Rabu (28/8), Komisi VI menerima serikat pekerja PT Indofarma.

Mereka menyampaikan aspirasinya terkait hak-hak yang belum diberikan. Adapun dalam kesimpulan Raker dengan Kementerian BUMN tersebut, Komisi VI mendorong penyelesaian permasalahan ketenagakerjaan yang dihadapi oleh PT Indofarma.

Saat ini, kasus fraud atau kecurangan dalam laporan keuangan Indofarma tengah ditangani oleh Kejaksaan Agung. Selain itu, Indofarma juga baru saja menyelesaikan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).

Penjualan Aset

Sementara itu, Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Kartika Wirjoatmodjo (Tiko) menyebut akan melakukan penjualan aset-aset yang tersisa dari PT Indofarma (Tbk) untuk menyelesaikan isu kepegawaian.

Total gaji pegawai yang harus diselesaikan oleh Indofarma adalah sebesar 95 miliar rupiah. Penjualan sisa aset Indofarma tersebut, lanjut Tiko, diharapkan dapat melunasi seluruh tunggakan pembayaran gaji.