Dorong Swasta dalam Pertumbuhan Ekonomi

Jakarta – Pemerintah memiliki peran strategis dalam menciptakan kebijakan yang kondusif bagi dunia usaha, sementara sektor swasta menjadi motor utama dalam menciptakan lapangan kerja, inovasi, serta peningkatan daya saing nasional. Oleh karena itu, mendorong partisipasi aktif sektor swasta dalam pembangunan ekonomi menjadi suatu keharusan.

Director of the Global Indicators Group Bank Dunia Norman Loayza menyampaikan sektor swasta memiliki peran vital dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia. Sebab, sektor ini berkontribusi besar terhadap penciptaan lapangan kerja, investasi dan penerimaan negara.

“Sektor swasta sudah menjadi raksasa ekonomi di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Sektor ini mempekerjakan sekitar 90 persen orang. Sektor ini memproduksi dan berinvestasi sekitar tiga perempat dari total, dan memberikan kontribusi besar terhadap pendapatan pemerintah, yaitu 80 persen,” ujar Norman dalam acara The Business Environment in Indonesia: Exploring the Worldbank's Business Ready Report di Jakarta, Senin (10/2).

Seperti dikutip dari Antara, agar sektor ini dapat berkembang secara optimal, Norman menilai diperlukan lingkungan bisnis yang kondusif. Hal ini menjadi fokus utama dalam laporan perdana Business Ready atau B-Ready yang dirilis oleh Bank Dunia.

Sebagaimana diketahui, Indonesia mencatatkan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,02 persen (yoy) dengan capaian kumulatif sebesar 5,03 persen (ctc).

Norman menegaskan bahwa tidak ada negara yang mampu berkembang tanpa pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Saat ini, sektor swasta di Indonesia telah menjadi kekuatan ekonomi yang besar.

Namun, menurut Norman, banyak negara, termasuk Indonesia, masih menghadapi tantangan dalam memastikan sektor swasta tetap dinamis dan inovatif.

Agar sektor swasta dapat tumbuh lebih kuat, diperlukan perbaikan dalam lingkungan bisnis, yang mencakup penghapusan hambatan birokrasi dan penciptaan kebijakan yang mendukung.

Daya Saing

Laporan B-Ready menggarisbawahi bahwa ekonomi yang memiliki lingkungan bisnis tidak kondusif cenderung stagnan, sementara ekonomi yang mendukung sektor swasta dapat berkembang lebih maju.

Dalam laporan tersebut, terdapat sepuluh indikator utama yang menentukan kesiapan bisnis suatu negara, mulai dari kemudahan mendirikan usaha, akses terhadap layanan utilitas, hingga regulasi perpajakan dan penyelesaian sengketa komersial.

Ketiga pilar utama dalam pengukuran ini meliputi, yang pertama, kerangka regulasi - mencakup peraturan yang harus dipatuhi oleh perusahaan selama siklus hidupnya.

Kedua, layanan publik - mencakup infrastruktur dan layanan yang mendukung kepatuhan terhadap regulasi.

Ketiga, efisiensi operasional - menilai sejauh mana regulasi dan layanan publik mempermudah kegiatan bisnis.

Lebih lanjut, laporan B-Ready juga memberikan rekomendasi bagi pemerintah Indonesia untuk meningkatkan daya saing bisnis.

Beberapa langkah yang dapat diambil antara lain, digitalisasi layanan perizinan guna mengurangi hambatan administratif, peningkatan akses pembiayaan bagi pelaku usaha kecil dan menengah (UMKM), penyederhanaan regulasi perpajakan agar lebih ramah terhadap investasi, penguatan sistem penyelesaian sengketa bisnis untuk memberikan kepastian hukum bagi investor.

Lebih lanjut, Norman menyoroti bahwa negara-negara dengan ekonomi maju seperti Estonia dan Singapura menunjukkan bagaimana reformasi yang efektif dapat menciptakan lingkungan bisnis yang kondusif.

Estonia, misalnya, berhasil meningkatkan layanan publik secara digital, sementara Singapura dikenal dengan efisiensi pemerintahannya dalam mendukung dunia usaha.

"Selalu ada sengketa komersial, dan kami ingin melihat seberapa mudah sengketa tersebut dapat diselesaikan oleh pengadilan dan pihak lain yang menyelesaikan sengketa. Persaingan pasar sangat penting di dunia ini. Persaingan juga mencakup persaingan untuk kontrak pemerintah, pengadaan, dan juga inovasi," terangnya.