Dorong Penerimaan, DJP Rombak Organisasi Instansi Vertikal

Dia menjelaskan melalui reorganisasi ini maka KPP Pratama akan lebih fokus pada penguasaan wilayah termasuk mengenai informasi, pendataan, pemetaan subjek dan objek pajak melalui produksi data, pengawasan formal serta material SPT Masa, dan SPT Tahunan.

Selanjutnya, KPP Madya bersama KPP Wajib Pajak Besar dan KPP Khusus akan fokus pada pengawasan terhadap WP strategis penentu penerimaan sehingga diharapkan dapat mengamankan 80 sampai 85 persen dari total target penerimaan pajak secara nasional.

Pembagian beban yang lebih proporsional pada KPP diimplementasikan melalui penambahan jumlah seksi yang menjalankan fungsi pengawasan pada KPP.

Untuk menyederhanakan proses bisnis inti pada KPP dilakukan juga pengumpulan fungsi-fungsi yang serumpun dalam satu seksi.

Tak hanya itu, DJP turut membentuk KPP Madya baru dengan mengonversi 18 KPP Pratama menjadi 18 KPP Madya di beberapa kantor wilayah dengan mempertimbangkan skala ekonomi dan potensi masing-masing wilayah.
Halaman Selanjutnya....