DKI Terus Bangun Tanggul Laut

JAKARTA - Pemprov DKI Jakarta melanjutkan pembangunan 11 kilometer tanggul pantai pesisir utara Ibu Kota selama tahun jamak 2023-2025. "Tanggul sepanjang 11 kilometer ini akan dibangun selama tiga tahun ke depan," kata Kepala Dinas Sumber Daya Air DKI, Yusmada Faizal, di Jakarta, Selasa (3/1).

Tanggul pantai sepanjang 11 kilometer itu berada di klaster Muara Angke, Pantai Mutiara, Ancol Barat, dan Kali Blencong. Dari empat klaster itu, tambah Yusmada, untuk sementara disiapkan anggaran pembangunan tanggul 595 miliar buat klaster Ancol Barat, sebagian wilayah Muara Angke dan Kali Blencong.

Yusmada menambahkan, anggaran itu untuk pembangunan tanggul, tidak ada buat pembebasan lahan karena berada di area pantai. Menurutnya, dari total 46 kilometer pesisir utara Jakarta yang rawan rob, tanggul pantai sepanjang 13 kilometer sudah selesai dibangun. Saat ini, masih menyisakan 33 kilometer pembangunan tanggul pantai yang dikerjakan bersama dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Dari 33 kilometer, lanjutnya, 22 kilometer menjadi kewenangan Pemprov DKI Jakarta. Lalu 11 kilometer lainnya kewenangan Kementerian PUPR. Setelah ditinjau kembali, Yusmada menginformasikan, Pemprov DKI memiliki kewenangan membangun tanggul pantai sepanjang 11 kilometer.

"Dari 22 kilometer oleh DKI ini ada revisi dengan mengeluarkan area Pelindo dan Tanjung Priok. Jadi, tersisa 11 kilometer. Nah, 11 kilometer inilah yang akan dibangun tiga tahun ke depan," katanya. Menurut dia, dari revisi itu ada area pembangunan tanggul pantai yang akan dikerjakan Pelindo, terutama kawasan Sunda Kelapa.

Sedangkan di kawasan Tanjung Priok, DKI tidak membangun tanggul, namun hanya melakukan penguatan untuk mengurangi rob dengan mengerahkan pompa air. "Tanjung Priok sebenarnya tinggal penguatan. Jadi, tidak perlu lagi dibuat tanggul, tinggal penguatan menggunakan pompa-pompa di area Tanjung Priok, Jalan Raya Pelabuhan. Kami tidak membangun tanggul pantai di area tersebut," tandasnya.

Tanggul Raksasa

Sebelumnya, pemerintah Provinsi DKI Jakarta mematangkan konsep pembangunan tanggul laut raksasa (giantseawall) karena berkaitan dengan tata ruang dan bersinggungan dengan provinsi lain. "Kami tajamkan lagi konsepnya. Sekali lagi itu kami serahkan kepada Bappenas," kata Penjabat Gubernur DKI Heru Budi Hartono. Dia mengatakan ini setelah memimpin rapat membahas tanggul National Capital Integrated Coastal Development (NCICD).

Heru menuturkan, rencana membangun tanggul laut raksasa mengalami dinamika konsep yang dibahas 2007 hingga 2020. Konsep yang dibahas tahun 2020 kembali akan dimatangkan Pemerintah Provinsi DKI dan pemerintah pusat. Misalnya bagaimana konsessl tanggulnya. Lalu, mengenai apa yang boleh dibangun di belakang tanggul. Kemudian, tata ruangnya. Saya serahkan ke pemerintah pusat," ujar Heru.

Lebih jauh, Heru menargetkan konsep pembangunan dapat selesai dibahas dalam waktu sekitar tiga bulan mendatang antara Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI dan Bappenas. "Tapi konsep perencanaannya harus segera selesai. Sebab setelah itu harus dibahas di Bappenas bersama Kementerian Kelautan, dan Kementerian Lingkungan Hidup," jelasnya.

Sedangkan menurut Yusmada Faizal, selain mematangkan konsep pembangunan tanggul laut, Pemprov DKI juga sedang membahas pembiayaan untuk membangun tanggul laut tersebut. Namun, dia belum memberikan proyeksi jumlah anggaran untuk pembangunan tanggul laut.