DKI Jaga Ketahanan Pangan
Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian (KPKP) DKI Jakarta, Suharini Eliawati meresmikan Container Farming dan Agro Electrifying, di Agro Edukasi Wisata Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan.
Foto: ANTARA/HO-Sudin Kominfotik Jakarta SelatanJAKARTA - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta melakukan kolaborasi dengan beberapa daerah lain dalam upaya menjaga ketahanan pangan di Ibu Kota.
Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Perikanan (KPKP) DKI Jakarta, Suharini Eliawati, mengatakan salah satu contoh kolaborasi bersamadaerah lain adalah dengan Cilacap.
"Kita melakukan istilahnya kontrak 'farming'. Kita menanam padi di sana, lahan mereka. Kemudian, mereka harus menjual padinya ke kita," kata Suharini Eliawati, di Jakarta, Jumat.Suharini menambahkan, 98 persen pasokan pangan DKI Jakarta berasal dari luar daerah. Untuk itu, kolaborasi dengan daerah luar DKI memiliki peran penting dalam menjaga ketahanan pangan.
"Jadi, kita hanya membeli selisihnya. Contoh dengan Cilacap, harus memenuhi dulu kebutuhan padinya berapa, selisihnya baru kita boleh beli. Secara harga, pada saat ditandatangani itu harganya," ujar Suharni.Dia mengatakan dengan cara kerja sama ketahanan pangan tersebut dapat ikut menjaga inflasi secara nasional.
Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, menyebutkan total 1,1 juta warga Ibu Kota akan menerima manfaat program pangan murah bersubsidi.
"Pangan murah bersubsidi ini diberikan kepada 1,1 juta penerima yang dibagikan lewat 312 lokasi di seluruh Jakarta," ujar Anies di Pasar Cipinang Kebembem, Jakarta Timur, Kamis (22/9).
Dari 312 lokasi tersebut, 159 di antaranya didistribusikan oleh Perumda Pasar Jaya di pasar-pasar Ibu Kota. Kemudian, 108 titik berada di RPTRA rumah susun, 30 lokasi di Kepulauan Seribu. Sisanya didistribusikan Perumda Dharma Jaya. Paket pangan murah itu terdiri dari beras, daging, sapi, telur, ayam, ikan, dan susu.
Masyarakat kalau membeli di luar nilainya kira-kira 400 ribu. Lewat program ini, mereka hanya membayar sebesar 126 ribu. "Jadi mendapatkan subsidi sebesar 274 ribu atau 69 persen. Hampir 70 persen dibiayai lewat subsidi," ujar Anies.
Limbah
Kegiatan lain DKI sekarang adalahbersinergi dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) membangun Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Zona Satu yang memiliki daya tampung 240 ribu meter kubik per hari untuk mendukung sanitasi.
"Zona Satu saat ini sedang tahap lelang, ditargetkan mulai konstruksi 2023," kata Sekretaris Dinas Sumber Daya Air (SDA) DKI, Dudi Gardesi, di Jakarta, Jumat.IPAL Zona Satu itu berada di kawasan Waduk Pluit dengan target melayani wilayah seluas 4.901 hektare.
Ini meliputi Kecamatan Tambora, Taman Sari, Gambir, Menteng, sebagian Kecamatan Tanah Abang, Sawah Besar, Penjaringan dan Pademangan.Pemerintah Provinsi DKI menargetkan pembangunan IPAL tersebut mulai 2023 hingga 2027 dengan estimasi nilai pekerjaan mencapai 8,36 triliun. Sumber pembiayaannya dari APBN/pinjaman JICA dan APBD DKI Jakarta.