DKI Harus Kompak Urai Masalah Aset yang Semrawut

JAKARTA - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta meminta kepada seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk proaktif dalam verifikasi dan validasi kartu inventaris barang A (tanah) dan kartu inventaris barang C (gedung dan bangunan) dalam Sistem Informasi Aset (SIA) tahun 2017. Hal tersebut dilakukan agar nantinya tidak ada upaya dari pihak lain yang menyerobot atau mengklaim aset yang seharusnya menjadi milik pemerintah.

Kepala BPAD Provinsi DKI Jakarta, Achmad Firdaus mengatakan saat ini aset di Ibu Kota seperti benang kusut yang harus segera diurai. Oleh karena itu, diperlukan kerjasama dan kekompakan sehingga aset bisa diselesaikan dalam waktu yang telah ditentukan.

"Kita terus lakukan monitoring terhadap aset dan bagaimana aset itu bisa dikelola secara maksimal. Kita kembangkan dalam hal pengumpulan data tentang aset. Nanti, disetiap tahunnya akan dilakukan penyusunan buku aset yang mempermudah pencarian dokumen," ujar Achmad di Jakarta, Selasa (22/8).

Lebih lanjut, Achmad mengatakan pihaknya telah melakukan proses inventaris aset secara digital. Salah satu langkah yang ditempuh adalah dengan melakukan duplikasi dokumen aset berharga milik Pemprov DKI. Dokumen yang berada di Subdit Dokumentasi akan di-scan sehingga pemerintah memiliki data digital dari dokumen aset yang autentik.

Selain itu, dokumen untuk setiap aset yang dimiliki Pemprov DKI Jakarta juga akan dilengkapi dengan barcode elektronik, foto, dan titik koordinat lokasi. Dengan demikian, seluruh aset dapat diidentifikasi keberadaannya secara cepat dan tepat. nis/P-5