DKI Harus Buat Aturan Jelas

"Semua pembeli harus diseleksi secara adil dan ketat. Selain itu, harus ada formula yang tepat untuk cara pengundiannya dan juga harus transparan. Setelah itu, pelaksanaannya juga harus terus diawasi untuk memastikan program tersebut tepat sasaran," pungkas James.

Terkait dengan rumah tapak DP nol rupiah di Rorotan, Jakarta Utara. PT Nusa Kirana, sebagai pengembang, menegaskan bahwa proyeknya adalah murni proyek swasta, bukan program Pemerintah Provinsi DKI.

Government Relations PT Nusa Kirana, Dhiki Kurniawan menegaskan bahwa ratusan rumah di kompleks bertajuk Pesona Rorotan itu akan dibangun di atas lahan perusahaan properti tersebut "Bukan (program pemprov). Ini murni private sector. Kalaupun ini ditangkap oleh pemprov sebagai programnya, ini harus dikaji dulu skema dan lain-lainnya," kata Dhiki.

Menurut Dhiki, pihaknya dan Pemprov DKI masih harus merumuskan persyaratan pembelian, skema pembayaran, dan harga jual rumah sebelum memutuskan kerja sama. Termasuk, persoalan bunga cicilan agar tidak memberatkan pembeli. "Kondisinya skema belum terbentuk, kemungkinan ditunda dulu sampai mereka punya skema 1-2 minggu," kata Dhiki.

emh/ant/P-5