DKI Harus Buat Aturan Jelas

Pemprov DKI Jakarta terus bekerja sama dengan pihak lain untuk merumuskan program DP Nol Rupiah.

JAKARTA - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta agar segera membuat aturan atau regulasi yang jelas mengenai skema uang muka down payment(DP) Nol Rupiah.

"Sekarang ini yang penting harus ada regulasinya dulu. Program Rumah DP Nol Rupiah itu tidak bisa dijalankan kalau tidak dibuat aturannya terlebih dahulu," kata pengamat kebijakan publik, Agus Pambagio, di Jakarta, Kamis (1/3)

Menurut dia, apabila hingga kini masih belum ada regulasi mengenai skema pelaksanaan program hunian murah tersebut, maka tidak ada prospek yang dapat diberikan kepada masyarakat. "Tidak ada prospek untuk masyarakat selema belum ada aturan yang jelas soal program tersebut. Untuk apa juga mencari-cari lahan kalau aturannya belum ada. Yang penting, aturannya dulu," ujar Agus.

Lebih lanjut, dia pun mengimbau masyarakat agar tidak tergesa-gesa untuk mengikuti program Rumah DP Nol Rupiah. Dia juga mengingatkan masyarakat agar dapat bersikap cermat sebelum nantinya memutuskan untuk membeli hunian melalui program tersebut.

"Jadi, saya ingatkan kepada masyarakat harus cermat, harus hati-hati sebelum memutuskan untuk membeli rumah melalui Program DP Nol Rupiah. Sebaiknya tunggu sampai aturannya terbit dulu," tutur Agus.

Sementara itu, Wakil Gubernur DKI Jakarta, Sandiaga Uno mengungkapkan sampai dengan saat ini, pihaknya masih terus berkoordinasi dengan beberapa pihak lain dalam menentukan skema pelaksanaan program tersebut.

"Kami terus berkoordinasi dengan Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), perbankan dan juga internal mengenai regulasi Program DP Nol Rupiah. Kami ingin ketika sudah mulai ada permintaan dari masyarakat, maka skemanya juga sudah ada," ungkap Sandiaga.

Seleksi Ketat

Di sisi lain, Sekretaris Komisi C DPRD DKI Jakarta, James Arifin Sianipar mengimbau agar nantinya harus dilakukan seleksi ketat bagi para calon pembeli rumah dalam program tersebut, sehingga jumlahnya tidak membludak.

"Semua pembeli harus diseleksi secara adil dan ketat. Selain itu, harus ada formula yang tepat untuk cara pengundiannya dan juga harus transparan. Setelah itu, pelaksanaannya juga harus terus diawasi untuk memastikan program tersebut tepat sasaran," pungkas James.

Terkait dengan rumah tapak DP nol rupiah di Rorotan, Jakarta Utara. PT Nusa Kirana, sebagai pengembang, menegaskan bahwa proyeknya adalah murni proyek swasta, bukan program Pemerintah Provinsi DKI.

Government Relations PT Nusa Kirana, Dhiki Kurniawan menegaskan bahwa ratusan rumah di kompleks bertajuk Pesona Rorotan itu akan dibangun di atas lahan perusahaan properti tersebut "Bukan (program pemprov). Ini murni private sector. Kalaupun ini ditangkap oleh pemprov sebagai programnya, ini harus dikaji dulu skema dan lain-lainnya," kata Dhiki.

Menurut Dhiki, pihaknya dan Pemprov DKI masih harus merumuskan persyaratan pembelian, skema pembayaran, dan harga jual rumah sebelum memutuskan kerja sama. Termasuk, persoalan bunga cicilan agar tidak memberatkan pembeli. "Kondisinya skema belum terbentuk, kemungkinan ditunda dulu sampai mereka punya skema 1-2 minggu," kata Dhiki.

emh/ant/P-5