DKI Belum Siap Hadapi Banjir

JAKARTA - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menilai Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta belum siap menghadapi cuaca ekstrem yang berdampak pada terjadinya banjir di Ibu Kota.
"Kalau saya katakan Jakarta belum siap menghadapi cuaca ekstrem. Tapi di sini juga harus dibantu oleh semua PPSU, atau pasukan biru, harus turun tangan semua membersihkan kali-kali di Jakarta," kata Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi, ditemui di Gedung DPRD DKI, Jakarta, Selasa (2/11).
Prasetyo mempertanyakan kenapa saat hujan tiba kali-kali di Jakarta baru dikerjakan. Sementara dahulu, sebelum hujan tiba sungai dan kali sudah dibersihkan. "Karena bukan apa-apa, itu sekali lagi saya bilang kenapa dadakan. Kenapa enggak kayak zaman dulu hujan tidak hujan seluruh kali dibersihkan. Ini sekali lagi seperti masalahnya cuma di Jakarta seperti itu tidak mau eksekusi," ulasnya.
Dikatakan Prasetyo, setiap permasalahan banjir harusnya sudah bisa diantisipasi. Pasalnya, kata dia, alat-alat untuk penanganan banjir sudah disiapkan sebelum datangnya musim penghujan. "Permasalahan banjir itu kenapa teriak-teriak pas saatnya hujan. Pas sebelum hujan kan barang-barang yang dibeli banyak sekali, ya alat-alat buat ngeruk tanah," tuturnya.
Kendati begitu, politisi Senior PDIP mengaku pihaknya sangat menyesalkan dengan adanya kejadian bencana banjir yang kembali terjadi di Jakarta. Padahal (barang-barang) sarana dan prasarana untuk mengantisipasi banjir sudah dibeli dangan kwalitas yang mewah. "Jangan beli barang yang mewah-mewah, tapi peralatannya gak bisa dipakai," bebernya.
Prasetyo menambahkan, pihaknya tidak menyalahkan siapa pun atas kejadian banjir yang menimpa Ibu Kota dan pihaknya akan bertanggung jawab atas musibah ini. "Kita sebagai pemerintah daerah ya, saya juga bertanggung jawab ya. Saya juga sudah melihat dari beberapa tempat pintu air sudah siaga 1 semua, di mana air mengarah ke warga, itu harus cepat disedot," tuturnya.
Lebih lanjut, Prasetyo juga menyarankan kepada Dinas Sumber Daya Air (SDA) untuk segera mengeksekusi sodetan-sodetan yang sampai saat ini belum tersodet. "Kayak di Banjir Kanal Timur, di arah Manggarai sana itu kan harus ada sodetan yang sudah direncanakan dari era pemerintahan sebelumnya, tapi kan sampai hari ini gak pernah eksekusi," ujarnbya.
Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta meminta masyarkat untuk mewasapada cuaca ekstream sepekan ke depan, terhitung mulai tanggal 31 Oktober hingga 6 November 2021.

Normalisasi Sungai
Terkait antisipasi terjadinya banjir, Pemprov DKI Jakarta hingga saat ini juga masih melakukan program normalisasi sungai.
"Ya normalisasi kali itu terus berproses ya seperti yang sudah kami sampaikan kami terkait program normalisasi bekerjasama dengan Kementerian PUPR atau pemerintah pusat," kata Wakil Gubenur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria, Rabu (3/11).
Riza mengatakan saat ini pihaknya bertugas untuk melaksanakan pembebasan lahan. Sedangkan yang membangun turap atau sheet pile di sungai adalah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).
Menurut Riza, dalam melaksanakan pemebabasan lahan di Jakarta cukup sulit dilakukan karena banyak status lahan milik warga yang belum jelas seperti masih bersengketa dan tumpang tindih. "Memang pembebasan lahan di Jakarta ini bukan pekerjaan yang mudah. Banyak sekali lahan di Jakarta yang masih bersengketa tumpang tindih ada yang surat suratnya duplikat dan lain sebagainya," tuturnya.
Seperti diketahui, warga di Kelurahan Cipinang Melayu menagih janji Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan untuk segera merampungkan normalisasi Kali Sunter yang menjadi penyebab banjir di lingkungan tempat tinggalnya.
Siti Alifah (52), warga RT 4 RW 4, mengatakan jangan sampai rencana normalisasi Kali Sunter di dekat tempat tinggalnya hanya sebagai janji politik Anies saat kampanye.
"Janjinya Pak Anies bagaimana waktu pemilihan Gubernur, katanya mau dipercepat," kata Siti.