Djarot Wariskan Sistem Pengawasan Elektronik

JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta, Djarot Saiful Hidayat mewariskan sistem pengawasan elektronik untuk gubernur mendatang. Sistem ini dianggap efektif untuk mengawasi 69 ribu orang pegawai negeri sipil dan APBD DKI sebesar 71,6 triliun rupiah.

"Yah iya (diwariskan untuk pemerintah selanjutnya), sebagai komitmen kita. Makanya, seluruh aparatur di Pemprov, kalau masih kurang sempurna silahkan disempurnakan. Tapi perangkat sistem kita siapkan, ini tanggung jawab kami antara pak Jokowi, Ahok dan saya sebagai satu kesatuan," ujar Djarot, di Balaikota, Jakarta Pusat, Kamis (5/10).

Sistem pengawasan elektronik yang diresmikannya itu adalah e-audit atau Sistem Informasi Pengawasan (Si Insan), dan Whistleblowing System atau Sistem Pengaduan Terpadu (Sipadu). Kedua sistem ini disinyalir bakal mencegah tindakan pidana korupsi di lingkungan Pemprov DKI Jakarta.

"Iya dong. Kita fokus kepada pencegahan. Ini upaya penyempurnaan dan penguatan sistem, termasuk e-audit. Aplikasinya sudah kita buat. Dan e-audit ini menjadi bagian yang tidak dipisahkan dari sistem e-budgeting kita, e-procurement," katanya.

Dengan memanfaatkan kemajuan teknologi aplikatif tersebut, pihaknya berharap seluruh tata kelola pemerintahan di Jakarta berbasis elektronik. Setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). "Tetap kita sempurnakan sistemnya. Dan tadi ada komitmen SKPD untuk memasukkan datanya dulu. Sistem sudah ada, baru datanya masuk. Dengan cara seperti itu, maka DKI mempunyai data tunggal tentang pelaporan atas apa yangg dikerjakan dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, sampai dengan evaluasi dan tindak lanjut dari pemeriksaan," ungkapnya.
Halaman Selanjutnya....