Divestasi Rampung Bulan Depan

Adapun saat ini, kepemilikan saham pemerintah Indonesia di FI sebesar 9,36 persen. Sisanya akan dicaplok melalui konversi 40 persen participating interest (PI) Rio Tinto dan 9,36 persen saham Freeport Mc Moran di Indocopper Investama di FI. Pembelian dilakukan dengan harga sewajar mungkin sampai saham kepemilikan pemerintah sesuai arahan Presiden sebesar 51 persen.

Jonan juga menjelaskan alasan pemerintah tidak menunggu saja kepemilikan PT FI sampai akhir masa kontrak. "Kalau menunggu hingga 2021 kita ambil alih. Kita harus membayar sekurangnya nilai buku dari semua investasi Freeport yang sudah dilakukan di situ, bukan nilai tambang," jelas Jonan.

Ajukan Perpanjangan

Mengenai kemungkinan Freeport akan mengajukan gugatan ke Arbitrase Internasional terkait kontrak yang berakhir 2021, Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara, Bambang Gatot Ariyono, mengatakan, di dalam kontrak PT Freeport di Pasal 32 dinyatakan bahwa perusahaan berhak mengajukan perpanjangan. "Itu merupakan permasalahan tersendiri yang perlu perhatian karena PT Freeport merasa masih berhak untuk mengajukan perpanjangan kontrak," ungkapnya.

Disebutkannya, di dalam kontrak dinyatakan pemerintah tidak bisa menahan tanpa alasan yang kuat, sehingga itu yang menjadi perhatian juga. Mengenai perhitungan bukunya, pemerintah tidak dapat mengalkulasikan secara pasti bagian mana yang bisa diganti.
Halaman Selanjutnya....