Ditemukan Bantuan Sosial Tidak Berkualitas

BANDUNG - Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Satgas Saber Pungli) Jawa Barat mendalami adanya temuan bantuan sosial (Bansos) sembako yang tidak sesuai dengan kualitas di Kabupaten Bandung Barat (KBB). Dugaan itu terjadi di sejumlah kecamatan yakni Padalarang, Ciburuy, Cipatat, dan Cililin.

"Untuk KBB, sejauh ini pokoknya masih didalami, iya intinya temuannya betul ada itu," kata Kepala Bidang Data dan Informasi Satgas Saber Pungli Jabar M Yudi Ahadiat saat dihubungi di Bandung, Jawa Barat, Senin (9/8).

Dari temuan tersebut, menurutnya, ada sejumlah pihak yang diduga terlibat penyelewengan atau kecurangan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) itu mulai dari supplier, oknum instansi, dan pengelola E-Warung.

Pengaduan Masyarakat

Dia menjelaskan, temuan kecurangan itu diawali dari adanya pengaduan masyarakat soal kualitas beras yang tidak sesuai dengan aturan dari Kementerian Sosial.

Selain itu, beras yang dijual oleh E-Warung pun diduga harganya jauh lebih tinggi dari rata-rata eceran tertinggi. Normalnya, kata dia, harga beras hanya berkisar 9.000 rupiah per kilogram, namun dari temuan itu harga yang dijual yakni mencapai 11.000 rupiah per kilogram.

"Kemudian juga telur, itu juga disuplai oleh oknum, mau nggak mau, beli dari situ, harganya mahal juga, di pasaran 22,5 ribu rupiah, tapi jadi 29 ribu rupiah," kata dia.

Adapun BPNT tersebut yakni bantuan dari pemerintah yang diberikan kepada KPM setiap bulannya melalui mekanisme akun elektronik yang digunakan hanya untuk membeli bahan pangan di pedagang bahan pangan atau E-Warung yang bekerja sama dengan bank.

Menurut Yudi, setiap bulannya keluarga penerima manfaat (KPM) mendapat bantuan non tunai senilai 200 ribu rupiah. Lalu masyarakat bisa mencairkan pangan tersebut melalui E-Warung.

Setelah ditelusuri, menurutnya, bahan pangan yang dijual di E-Warung di KBB itu tidak sesuai kualitas meski telah dikemas sedemikian rupa hingga menyerupai dengan produk standar. "Jadi berasnya mengenakan karung yang bercap, ya disitu ada izin edar, kemudaian capnya berkualitas premium, padahal berasnya seperti itu," kata dia.

Sejauh ini, ia pun masih menghitung jumlah KPM yang telah menerima paket sembako yang tidak sesuai dengan prosedur tersebut. Pihaknya pun masih mendalami keterkaitan instansi dan supplierterkait kasus tersebut.

"Kita masih hitung berapa orangnya, berapa nilainya, berapa barangnya, masih kita dalami, hampir dipastikan keuntungannya si suppliertanpa modal itu sekitar 9.000 rupiah hingga 17.000 rupiah per paket," kata Yudi.